PPKI Melanjutkan Tugas BPUPKI Mempersiapkan Indonesia Merdeka
PPKI Melanjutkan Tugas BPUPKI Mempersiapkan Indonesia Merdeka, Jepang semakin mengalami kemunduran dalam Perang Asia Timur Raya. Komando Tentara Jepang wilayah Selatan mengadakan rapat. Dalam rapat itu disepakati bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan pada tanggal 7 September 1945.
Keadaan Jepang semakin kritis. Pada 6 Agustus 1945, kota Hirosima dibom atom oleh Amerika Serikat. Menghadap situasi ini, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Persetujuan ini terjadi pada pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno, sedangkan wakilnya Drs. Moh. Hatta.
PPKI beranggotakan 21 orang dan semuanya orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah. Jawa 12 wakil. Sumatera 3 wakil. Sulawesi 2 wakil. Kalimantan 1 wakil. Sunda Kecil 1 wakil. Maluku 1 wakil. Golongan penduduk Cina 1 wakil.
Untuk kepentingan peresmian dan pelantikan PPKI, Jendral Terauchi, pimpinan Angkatan Perang Jepang yang berkedudukan di Saigon, pada tanggal 9 Agustus 1945 memanggil Soekarno, Moh. Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon. Di Dalat, Jendral Terauchi menegaskan bahwa Pemerintah Kemaharajaan Jepang memutuskan untuk menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.
PPKI dan Perkembangan Situasi Indonesia
Tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Moh. Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pulang kembali ke Jakarta. Sementara Jepang sudah dalam keadaan lumpuh sebab tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki juga dibom atom oleh Amerika Serikat. Dengan demikian Jepang benarbenar tidak dapat berbuat apa-apa. Akhimya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak Sekutu.
Baca juga Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)
Ketika ketiga perwakilan bangsa Indonesia kembali ke tanah air, keadaan politik di Indonesia telah terjadi perubahan sangat drastis. Para tokoh yang terus mengikuti perkembangan Perang Dunia II mempunyai ide untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, tanpa menunggu keputusan Jepang. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Perbedaan Pendapat
Perbedaan pendapat terjadi antara golongan tua yang terwakili dalam PPKI, dengan golongan muda yang terwakili dalam beberapa perkumpulan. Beberapa perkumpulan yang termasuk golongan muda misalnya:
- Menteng 31 yang dipelopori Chaerul Saleh dan Sukarni
- Indonesia Merdeka yang dipelopori Mr Soebarjo
- Mahasiswa Kedokteran yang mendukung Sjahrir.
Golongan muda mendesak agar Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan. Sementara golongan tua menghendaki proklamasi menunggu perkembangan keputusan Jepang. Alasan golongan tua adalah untuk menghindari pertumpahan darah, mengingat pasukan Jepang masih banyak yang ada di Indonesia.
Pada tanggal 16 Agustus 1945 golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Soekarno dan Hatta didesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, keinginan golongan muda terpenuhi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Baca juga 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena sudah menyelesaikan tugas
Proklamasi dibacakan Ir Soekarno pukul 10.00 di Jl Pegangsaan Timur Jakarta. Sebagai penandatangan naskan proklamasi adalah Soekarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Sejak tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan.
Rangkuman
Angkatan perang Jepang mengalami kemunduran dalam berbagai front pertempuran. Untuk menarik simpati rakyat di daerah pendudukan agar membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Rayanya, Jepang mengeluarkan pernyataan tentang “janji kemerdekaan di kemudian hari”. Janji ini kemudian direalisasi Jepang dengan membentuk badan-badan untuk mempelajari, mempersiapkan dan melengkapi kemerdekaan Indonesia.
Sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, maka pada tanggal 5 September 1943, Saiko Shikikan (Kumaikici Harada) mengeluarkan Osamu Seirei No. 36 dan 37 tentang pembentukan Chuo Sangi In dan Chuo Sangi Kai. Pada Sidang Chuo Sangi In I, tanggal 17 Oktober 1943 dilantik secara resmi, ketua Chuo Sangi In, yakni Soekarno dan dua orang wakil ketua, yakni R.M.A.A. Kusumo Utoyo dan dr. Buntaran Martoatmojo.
Dari segi perjuangan untuk segera mencapai kemerdekaan, keberadaan Chuo Sangi In tidak banyak berarti. Akan tetapi adanya badan itu semakin menambah wawasan dan pengalaman-bagi para anggota. Hal ini penting, karena para anggota Chuo Sangi In umumnya adalah para pejuang nasionalis yang bercita-cita mencapai kemerdekaan.
Jepang benar-benar terancam dalam perangnya melawan sekutu. Untuk semakin menarik simpati bangsa Indonesia agar tetap mendukung Jepang, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Kumaikici Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai.
Baca juga Pembentukan BPUPKI
Sebagai ketua adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakil-wakil ketua, yakni Icibangase yang sekaligus sebagai kepala Badan Perundingan dan RP. Suroso yang sekaligus sebagai kepala sekretariat. Sebagai kepala sekretariat, RP. Suroso dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. AG. Pringgodigdo. BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945 diresmikan.
Pembentukan BPUPKI
Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Jika suatu saat kelak meneguhkan kemerdekaannya, maka bangsa Indonesia sudah harus memiliki dasar negara. Oleh karena itu, BPUPKI merumuskan dasar negara. Pada rapat tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang UUD secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD.
Keadaan Jepang semakin kritis. Pada 6 Agustus 1945, kota Hirosima dibom atom oleh Amerika Serikat. Menghadap situasi ini, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiaipan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Persetujuan ini terjadi pada pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno, sedangkan wakilnya Drs. Moh. Hatta.
Baca juga Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945
PPKI Melanjutkan Tugas BPUPKI, untuk kepentingan peresmian dan pelantikan PPKI, Jendral Terauchi, pimpinan Angkatan Perang Jepang yang berkedudukan di Saigon, pada tanggal 9 Agustus 1945 memanggil Soekarno, Moh. Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon. Di Dalat, Jendral Terauchi menegaskan bahwa Pemerintah Kemaharajaan Jepang memutuskan untuk menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.
