Pendidikan di Indonesia mengalami perubahan signifikan selama masa penjajahan Belanda. Sejak kedatangan Belanda melalui Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) hingga masa kolonial Hindia Belanda, sistem pendidikan yang diterapkan lebih berorientasi pada kepentingan penjajah. Akses pendidikan sangat terbatas, terutama bagi pribumi yang hanya diberi kesempatan belajar dalam jumlah kecil dan dengan kualitas yang rendah. Artikel Perkembangan Pendidikan di Indonesia pada Masa Penjajahan Belanda akan membahas perkembangan pendidikan selama era VOC, sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda, dampaknya terhadap masyarakat, serta kontribusi pendidikan kolonial terhadap kesadaran nasional Indonesia.
Pendidikan pada Masa VOC (1602-1799)
VOC lebih berfokus pada perdagangan dan eksploitasi ekonomi daripada membangun sistem pendidikan yang merata bagi masyarakat pribumi. Namun, terdapat beberapa bentuk pendidikan yang muncul, antara lain:
Pendidikan oleh Misionaris dan Zending
- VOC mendukung kegiatan penyebaran agama Kristen melalui sekolah-sekolah yang dikelola oleh misionaris.
- Pendidikan ini bertujuan untuk mengajarkan agama Kristen kepada penduduk lokal, terutama di wilayah Maluku.
- Kurikulum terbatas pada pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung dasar.
Sekolah untuk Keturunan Eropa
- Sekolah-sekolah ini diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan kaum elit Eropa di Batavia serta kota-kota besar lainnya.
- Pendidikan lebih maju dibandingkan dengan yang diberikan kepada pribumi.
Pendidikan pada Masa Hindia Belanda (1800-1942)
Setelah VOC bubar dan pemerintahan Hindia Belanda mengambil alih, sistem pendidikan mulai mengalami perubahan dengan lebih banyak lembaga pendidikan yang didirikan, meskipun tetap diskriminatif.
1. Kebijakan Pendidikan oleh Pemerintah Kolonial
- Pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan pendidikan formal yang berjenjang, tetapi hanya sebagian kecil pribumi yang mendapatkan akses.
- Pendidikan lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja rendahan dalam pemerintahan kolonial.
- Sistem pendidikan sangat diskriminatif dengan tingkatan sebagai berikut:
- ELS (Europeesche Lagere School): Sekolah dasar untuk anak-anak Eropa dan kaum elit pribumi.
- HIS (Hollandsch-Inlandsche School): Sekolah dasar untuk pribumi terpilih.
- MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs): Sekolah menengah setingkat SMP untuk kelompok pribumi yang lebih beruntung.
- AMS (Algemene Middelbare School): Sekolah menengah atas setingkat SMA.
- STOVIA dan OSVIA: Sekolah khusus untuk mencetak tenaga medis dan administrasi pemerintahan.
2. Politik Etis dan Dampaknya terhadap Pendidikan
Pada awal abad ke-20, Belanda mulai menerapkan Politik Etis, sebuah kebijakan yang mengakui pentingnya meningkatkan kesejahteraan pribumi melalui tiga program utama: irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Dalam bidang pendidikan, kebijakan ini memicu beberapa perkembangan penting:
- Didirikannya lebih banyak sekolah untuk pribumi, meskipun tetap dalam jumlah terbatas.
- Kemunculan sekolah rakyat (Volksschool) yang menyediakan pendidikan dasar dengan kurikulum sederhana.
- Didirikannya Sekolah Kartini oleh Raden Ajeng Kartini untuk pendidikan perempuan.
- Tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Ki Hadjar Dewantara mulai mendirikan lembaga pendidikan alternatif, seperti Taman Siswa (1922).
3. Pengaruh Pendidikan terhadap Kesadaran Nasional
Pendidikan yang diberikan oleh Belanda, meskipun terbatas, tetap memiliki dampak besar terhadap munculnya kesadaran nasional di kalangan pribumi. Beberapa faktor yang mendorong kebangkitan nasionalisme adalah:
- Akses terhadap pemikiran modern: Pendidikan membuka wawasan baru bagi pribumi mengenai konsep kebangsaan dan demokrasi.
- Munculnya kaum intelektual pribumi: Lulusan sekolah Belanda seperti dr. Soetomo, Haji Agus Salim, dan Mohammad Hatta menjadi pelopor pergerakan nasional.
- Didirikannya organisasi pergerakan nasional: Organisasi seperti Budi Utomo (1908) dan Indische Partij (1912) banyak didirikan oleh kaum terdidik.
Baca juga: Latar Belakang G30S PKI