Perjuangan Diplomasi Dalam mempertahankan Kemerdekaan, Selain melakukan perjuangan fisik dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, para pemimpin pejuang kemerdekaan juga melakukan dengan jalur diplomasi untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan dari dunia Internasional.
Jalur diplomasi dan perjuangan fisik tetap berjalan secara bersamaan, saling menguatkan dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Dibawah ini Ananda bisa mengamati garis waktu perjuangan memeprtahankan kemerdekaan.
Berbagai Perundingan diplomasi yang dilakukan antara Indonesia – Belanda
Perundingan Indonesia dan Sekutu / Belanda (17 November 1945)
Bertempat di Markas Besar Tentara Inggris di Jakarta, diadakan pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia, Belanda, dan Sekutu.
Pihak Sekutu diwakili oleh Letnan Jenderal Christison, pihak Belanda oleh Dr. H.J. van Mook selaku Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda, sedangkan delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir.
Tujuan Inggris mengadakan pertemuan tersebut adalah untuk mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda dan menjelaskan maksud kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia. Akan tetapi, pertemuan ini berakhir tanpa hasil apa pun.
Perundingan dengan Belanda (10 Februari 1946)
Panglima AFNEI (Letnan Jenderal Christison) memprakarsai pertemuan Pemerintah RI dengan Belanda untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dan RI. Serangkaian perundingan pendahuluan di lakukan.
Archibald Clark Kerr dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai penengah. Perundingan dimulai pada tanggal 10 Februari 1946. Pada awal perundingan, H.J. van Mook menyampaikan pernyataan politik pemerintah Belanda.
Kemudian ada tanggal 12 Maret 1946, pemerintah Republik Indonesia menyampaikan pernyataan balasan.
Perundingan di Hooge Veluwe (14–25 April 1946)
Setelah beberapa kali diadakan pertemuan pendahuluan, diselenggarakanlah perundingan resmi antara pemerintah Belanda dengan Pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik. Perundingan dilakukan di Hooge Veluwe negeri Belanda pada bulan April 1946.
Namun Perundingan ini mengalami kegagalan, karena Belanda menolak untuk mengakui secara de facto wilayah RI yang terdiri atas Jawa, Madura, dan Sumatra. Belanda menyodorkan ikatan kenegaraan dengan RI sebagai bagian suatu federasi.
Oleh karena belum diperoleh kesepakatan, Indonesia dan Belanda kembali merencanakan perundingan dengan Indonesia. Perundingan ini di bawah pengawasan UNCI (United Nationd Commision for Indonesia) atau Komisi PBB untuk Indonesia.
Tanggal 17 April – 7 Mei 1949, perundingan pendahuluan di Jakarta delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem dan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Royen. Tanggal 7 Mei 1949 Perundingan Roem Royen ditandatangani. Hasil Perundingan antara lain :
- Penghentian perang gerilya
- Pemimpin-pemimpin RI dikembalikan ke Yogyakarta
- Belanda akan menyokong RI untuk menjadi negara bagian RIS dengan memiliki sepertiga suara dalam perwakilan rakyat
- Indonesia dan Belanda akan menyelenggarakan KMB
Baca juga Perjuangan jalur diplomasi kemerdekaan bangsa indonesia
Referensi : MODUL PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK JENJANG SMP/MTs Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas VIII Semester Gasal. Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
