Orde Baru adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan rezim pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru: Sejarah, Kebijakan, dan Warisannya bagi Indonesia, lahir setelah tumbangnya pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa ini ditandai dengan kebijakan yang berfokus pada stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan pengendalian ketat terhadap oposisi. Namun, Orde Baru juga dikenal dengan pemerintahan otoriter serta berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Latar Belakang Lahirnya Orde Baru
Lahirnya Orde Baru tidak lepas dari peristiwa G30S/PKI yang terjadi pada 30 September 1965. Peristiwa ini menewaskan enam jenderal TNI dan satu perwira, yang kemudian dituduhkan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah kejadian tersebut, muncul gelombang demonstrasi dari kelompok mahasiswa, militer, dan berbagai organisasi masyarakat yang menuntut Soekarno membubarkan PKI dan menyerahkan kekuasaan kepada Letnan Jenderal Soeharto.
Pada 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna mengendalikan situasi. Soeharto kemudian menggunakan surat ini untuk membubarkan PKI dan menangkap tokoh-tokoh yang dianggap terlibat dalam gerakan tersebut. Pada akhirnya, Soeharto secara bertahap mengambil alih kekuasaan, hingga pada Maret 1968, ia resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia.
Kebijakan-Kebijakan Utama Orde Baru
1. Stabilitas Politik dan Militerisme
Salah satu kebijakan utama Orde Baru adalah menjaga stabilitas politik dengan pendekatan militer. Rezim ini menerapkan konsep Dwi Fungsi ABRI, yang memberikan peran ganda bagi militer dalam bidang pertahanan dan pemerintahan. Hal ini memungkinkan militer untuk terlibat aktif dalam politik dan pemerintahan sipil.
2. Pembangunan Ekonomi dan Repelita
Orde Baru memperkenalkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan investasi asing dan lembaga keuangan internasional, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pada dekade 1970-an dan 1980-an.
3. Pemerataan Pembangunan Melalui PELITA
Program Pelita (Pembangunan Lima Tahun) difokuskan pada pembangunan infrastruktur, industri, pertanian, dan pendidikan. Pemerintah juga menjalankan program Swasembada Pangan, yang berhasil menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu mencukupi kebutuhan berasnya sendiri.
4. Sentralisasi Kekuasaan dan Kontrol Media
Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan yang sangat sentralistik, di mana kebijakan ditentukan langsung oleh pemerintah pusat. Pers dan media massa dikendalikan ketat oleh pemerintah melalui Departemen Penerangan. Kritik terhadap pemerintah sering kali dibungkam melalui sensor dan tindakan represif.
5. Politik Luar Negeri yang Pro-Barat
Berbeda dengan era Soekarno yang cenderung berhaluan kiri dan anti-Barat, Orde Baru lebih bersikap pro-Barat dan menjalin hubungan erat dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang. Hal ini dilakukan untuk menarik investasi asing dan mendapatkan bantuan ekonomi.
Warisan Orde Baru bagi Indonesia
1. Pertumbuhan Ekonomi yang Pesat
Di bawah Orde Baru, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Infrastruktur yang dibangun pada masa ini menjadi fondasi bagi pembangunan di era reformasi.
2. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Salah satu dampak negatif terbesar dari Orde Baru adalah maraknya praktik KKN. Banyak sektor ekonomi dan bisnis dikuasai oleh keluarga serta kroni-kroni Soeharto. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin meningkat.
Baca juga: Apa Satu Langkah Kecil yang Bisa Kamu Lakukan Hari Ini untuk Membuat Proses Belajarmu Lebih Efektif?