Menjelaskan Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Pertama di Indonesia, Salah satu ciri negara demokrasi adalah terlaksananya pemilihan umum. Sejak kemerdekaan Indonesia, pemilu pertama baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955.
Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil dan sangat sukses menjalankan program pemilu pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Sesuai rencana, pemilu pertama 1955 diselenggarakan dalam dua tahap:
- Tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 bertujuan untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR hasil pemilihan umum beranggotakan 272
- Tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 bertujuan untuk memilih anggota-anggota Konstituante (Badan pembuat Undang-Undang Dasar). Anggota Konstituante berjumlah 542 orang.
Dari puluhan partai, organisasi massa, dan Perorangan peserta pemilu muncul empat partai besar peraih suara terbanyak, Yaitu Masyumi (22,3%), PNI (20,9%), NU (18,4%) dan PKI mendapat (16,4%). Dengan pembagian kursi di DPR sebagai berikut:
1) Fraksi Masyumi: 60 anggota 2) Fraksi PNI: 58 anggota 3) Fraksi NU: 47 anggota 4) Fraksi PKI: 32 anggota 5) Fraksi Partai-partai kecil/”Gurem”: 75 kursi
Rangkuman Menjelaskan Proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Pertama di Indonesia
Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), yang terdiri dari negara-negara bagian membawa Indonesia menjadi terpecah-pecah. Hal inilah yang sengaja di buat oleh pemerintah kolonial untuk memecah belah Indonesia.
Munculnya RIS akhirnya menimbulkan gerakan di negara-negara bagian yang ingin bergabung dengan RI untuk mewujudkan negara kesatuan RI (Kelompok Unitaris). Hal ini disebabkan bentuk pemerintahan RIS (bentuk federasi) tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita Proklamasi.
Kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memberlakukan UUDS 1950 berlakulah demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer, dimana pemerintahan/kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri dan kabinet bertanggungjawab kepada DPR/Parlemen. Kabinet dipimpin perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen.
Susunan anggota dan kabinet didasarkan pada suara terbanyak dalam parlemen. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan masa lamanya dan dapat dijatuhkan setiap waktu oleh parlemen sebaliknya pemerintah pun dapat membubarkan parlemen. Dengan berlakunya kabinet parlementer justru menimbulkan situasi ketidakstabilan politik / pemerintahan.
Pemilu tahun 1955 ternyata belum dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintah yang stabil. Para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masing- masing sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi.
Para anggota partai lebih mengedapankan kepentingan partai daripada kepentingan bangsa sehingga tugas mereka yang sebenarnya menjadi terbengkelai. Suasana politik Indonesia setelah pemilu tidak kunjung stabil.
Penyelenggaraan KAA di bandung pada tahun 1955 membawa dampak positif bagi Indonesia yakni perjuangan untuk mengembalikan irian barat mendapat dukungan dari Negara-negara Asia Afrika.
Baca juga Situasi Politik Demokrasi Liberal Menggunakan UUDS 1950
Selain itu, pelaksanaan KAA merupakan perwujudan dari politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Indonesia dan mulai diikuti negara-negara lain di dunia.
Referensi : MODUL PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK JENJANG SMP/MTs Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas VIII Semester Gasal. Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
