Masa Kekuasaan Belanda Kedua di Indonesia (1816–1942): Sejarah, Strategi, dan Dampaknya

Masa kekuasaan Belanda kedua di Indonesia (1816–1942) menandai periode panjang dalam sejarah kolonialisme yang memberi dampak besar terhadap politik, ekonomi, dan sosial Indonesia. Setelah hampir lima tahun berada di bawah kekuasaan Inggris akibat Perang Napoleon, Belanda kembali memperoleh kendali atas Indonesia melalui Perjanjian Paris pada tahun 1814 dan secara resmi menguasai seluruh wilayah Indonesia melalui pemerintahan kolonial. Artikel ini akan membahas sejarah masa kekuasaan Belanda kedua di Indonesia, kebijakan yang diterapkan, serta dampak jangka panjang yang ditinggalkan oleh penjajahan tersebut.

Latar Belakang Kembalinya Belanda ke Indonesia

Pada awal abad ke-19, Indonesia berada dalam keadaan yang sangat dinamis. Setelah kekalahan Perancis dalam Perang Napoleon (1799–1815), Belanda yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Perancis kembali memperoleh kemerdekaannya melalui Perjanjian Paris tahun 1814. Perjanjian ini mengatur kembalinya wilayah Hindia Belanda kepada pemerintah Belanda. Inggris yang sempat menguasai Indonesia (dalam periode 1811–1816) pun harus menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda.

Pada tahun 1816, Belanda mengirim Gubernur Jenderal yang pertama setelah kembali menguasai Indonesia, yaitu Herman Willem Daendels, yang diangkat oleh pemerintah Belanda. Daendels berusaha untuk menata kembali pemerintahan dan infrastruktur Indonesia yang sempat kacau akibat pendudukan Inggris dan Perancis.

Kebijakan Pemerintahan Belanda di Indonesia (1816–1830)

Setelah kembalinya Belanda ke Indonesia, mereka mulai mengimplementasikan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengembalikan stabilitas politik dan memulihkan ekonomi yang sempat terganggu. Namun, kebijakan yang diterapkan seringkali lebih menguntungkan pihak Belanda dan merugikan rakyat Indonesia.

1. Pembangunan Infrastruktur: Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Daendels adalah pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya yang menghubungkan berbagai wilayah di Jawa. Salah satu proyek terbesar adalah pembangunan Jalan Raya Pos yang membentang dari Anyer di Banten hingga Panarukan di Jawa Timur. Jalan ini dibangun untuk mempermudah komunikasi dan pergerakan pasukan Belanda, serta untuk memperlancar distribusi hasil bumi yang diproduksi oleh rakyat Indonesia.
2. Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel): Kebijakan ini mulai diterapkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch (1830–1834), yang menggantikan Daendels. Cultuurstelsel merupakan sistem yang mewajibkan petani di Indonesia untuk menanam komoditas tertentu, seperti kopi, tebu, dan nila, yang kemudian dipaksa untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Hasil dari sistem ini digunakan untuk kepentingan Belanda dan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah kolonial. Sistem ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia, karena mereka dipaksa bekerja tanpa mendapat imbalan yang setimpal.
3. Eksploitasi Sumber Daya Alam: Belanda mengubah sistem pertanian di Indonesia untuk mengutamakan komoditas yang menguntungkan bagi mereka, seperti kopi, teh, dan gula. Keuntungan besar yang dihasilkan dari hasil bumi ini dikirim ke Belanda, sementara rakyat Indonesia yang bekerja di perkebunan besar sering kali hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan.

Resistensi dan Perlawanan terhadap Kolonialisme Belanda

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda menyebabkan kesengsaraan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Hal ini memicu berbagai gerakan perlawanan, baik dari kalangan kerajaan lokal maupun rakyat biasa.

1. Perang Padri (1821–1837): Salah satu perlawanan besar terhadap Belanda terjadi di Sumatra, yaitu Perang Padri. Perang ini merupakan konflik antara kelompok kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dengan pasukan Belanda. Perang ini dipicu oleh konflik agama dan sosial, di mana kaum Padri ingin menegakkan ajaran Islam yang lebih keras, sementara Belanda ingin memperkuat kekuasaannya di wilayah Sumatra.
2. Perang Jawa (1825–1830): Perlawanan lain yang sangat signifikan adalah Perang Jawa, yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan Belanda yang semakin menindas rakyat, termasuk pajak yang tinggi dan sistem tanam paksa yang membebani petani. Pangeran Diponegoro bersama rakyat Jawa melawan Belanda selama lima tahun hingga akhirnya dipaksa menyerah pada tahun 1830. Meskipun perlawanan ini gagal, Perang Jawa menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda.

Peningkatan Pengaruh Belanda dan Kebijakan Pemerintahan

Setelah berbagai perlawanan yang terjadi, Belanda semakin memperkuat cengkeramannya di Indonesia. Pemerintah Belanda berusaha menanggulangi perlawanan dan memperkenalkan kebijakan baru yang semakin memperkuat pengaruh mereka.

1. Sistem Pemerintahan Sentralistik: Belanda menerapkan sistem pemerintahan yang lebih terpusat di Batavia (sekarang Jakarta). Di bawah Gubernur Jenderal yang baru, Belanda meningkatkan kontrol terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai, dan banyak kerajaan lokal yang diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan kolonial. Walaupun beberapa kerajaan masih diperbolehkan untuk mempertahankan kekuasaannya, mereka harus tunduk pada kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah kolonial.
2. Pembangunan Ekonomi Kolonial: Pada akhir abad ke-19, Belanda mulai memperkenalkan sistem ekonomi tanam paksa yang lebih terstruktur. Sumber daya alam yang melimpah, seperti kopi, teh, dan gula, diekspor ke Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. Infrastruktur, seperti jalur kereta api dan pelabuhan, diperluas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan perdagangan yang menguntungkan bagi Belanda.

Kebangkitan Nasional dan Perubahan Sosial

Pada awal abad ke-20, kesadaran nasional mulai muncul di Indonesia. Meskipun penjajahan Belanda masih berlangsung, perubahan sosial yang dipicu oleh pendidikan dan kemajuan teknologi membawa dampak besar bagi perkembangan gerakan perlawanan terhadap kolonialisme.

1. Gerakan Pendidikan: Pendidikan yang diselenggarakan oleh Belanda selama periode ini hanya terbuka bagi kalangan elit dan golongan atas, sehingga tidak banyak memberikan akses kepada rakyat Indonesia. Namun, pada awal abad ke-20, muncul gerakan-gerakan pendidikan yang lebih inklusif dan berusaha memberikan kesempatan belajar bagi rakyat Indonesia. Beberapa tokoh yang mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat seperti Ki Hajar Dewantara dan Raden Mas Soewardi Suryaningrat berperan penting dalam mendorong kebangkitan nasional.
2. Gerakan Kebangkitan Nasional: Pada tahun 1908, muncul Budi Utomo, organisasi yang merupakan gerakan kebangkitan nasional pertama yang mendukung kemajuan pendidikan dan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Organisasi ini menginspirasi banyak gerakan berikutnya yang lebih berani dalam menuntut kemerdekaan Indonesia, seperti Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Perhimpunan Indonesia.

Baca juga: Peran Perempuan dalam Pergerakan Nasional

Perang Dunia II dan Akhir Kekuasaan Belanda

Masa kekuasaan Belanda kedua di Indonesia berakhir pada tahun 1942 dengan invasi Jepang ke Indonesia. Pada awal Perang Dunia II, Belanda, yang sudah terhimpit oleh krisis ekonomi dan politik, tidak dapat lagi mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Pada bulan Maret 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia. Pendudukan Jepang membawa perubahan besar, baik dalam struktur politik maupun ekonomi Indonesia. Jepang mengalihkan sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan perang mereka, namun juga mempercepat lahirnya semangat kemerdekaan di Indonesia.

Baca juga: Ini 3 Faktor Pendorong Pergerakan Nasional dari Luar

Kesimpulan

Masa kekuasaan Belanda kedua di Indonesia (1816–1942) merupakan periode yang panjang dengan dampak yang sangat besar terhadap Indonesia. Selama lebih dari seratus tahun, Belanda menguasai Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang mengutamakan kepentingan kolonial. Sistem tanam paksa, eksploitasi sumber daya alam, dan penindasan terhadap rakyat Indonesia menciptakan ketidakpuasan yang melahirkan berbagai perlawanan. Meskipun kekuasaan Belanda akhirnya berakhir pada tahun 1942 dengan pendudukan Jepang, masa ini meninggalkan jejak yang dalam dalam sejarah Indonesia yang kemudian mendorong perjuangan kemerdekaan yang lebih besar.