Kerajaan Sunda merupakan salah satu kerajaan besar yang berdiri di wilayah barat Pulau Jawa, Indonesia, dan memainkan peran penting dalam sejarah nusantara. Selain dikenal sebagai pusat peradaban dan budaya, Kerajaan Sunda juga memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang terstruktur dan kompleks. Kerajaan ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dijalankan secara hierarkis dengan prinsip keadilan, hukum adat, serta peran elite bangsawan yang kuat. Artikel ini akan membahas secara mendalam kehidupan politik dan pemerintahan Kerajaan Sunda, mulai dari struktur kekuasaan, kebijakan raja, hingga dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi jalannya pemerintahan.
Latar Belakang Sejarah Pemerintahan Kerajaan Sunda
Kerajaan Sunda diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7 Masehi, sebagai kelanjutan dari runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Ibukotanya berada di Pakuan Pajajaran (sekarang wilayah Bogor). Nama “Sunda” sendiri merujuk pada daerah barat Pulau Jawa yang saat itu dikenal dengan sistem sosial dan budayanya yang khas.
Kerajaan Sunda dikenal menjalankan sistem monarki yang berlandaskan tradisi dan nilai-nilai agama Hindu. Meski demikian, unsur lokal dan adat istiadat masyarakat Sunda sangat memengaruhi sistem politik dan pemerintahannya.
Struktur Pemerintahan Kerajaan Sunda
Struktur pemerintahan Kerajaan Sunda bersifat hierarkis dan terpusat pada kekuasaan raja sebagai pemimpin tertinggi. Berikut struktur umum dalam pemerintahan Kerajaan Sunda:
1. Raja (Prabu)
Raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan dianggap sebagai titisan dewa (Dewa Raja). Ia bertugas memimpin pemerintahan, menjalankan hukum, memelihara ketertiban, dan menjaga hubungan diplomatik. Raja juga bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat serta menjaga keharmonisan antara manusia dan alam.
Raja yang paling terkenal adalah Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, yang dikenal sebagai raja adil, bijaksana, dan pembangun besar di Pakuan Pajajaran.
2. Parameswara dan Rakryan
Raja dibantu oleh para penasihat kerajaan yang disebut Paraméswara dan pejabat tinggi yang disebut Rakryan. Mereka bertugas menjalankan kebijakan politik, mengatur ekonomi, dan mengawasi jalannya pemerintahan di berbagai wilayah.
3. Rakai dan Kepala Daerah
Wilayah Kerajaan Sunda dibagi ke dalam beberapa daerah administratif yang dipimpin oleh kepala daerah yang disebut Rakai atau Demung. Mereka bertanggung jawab langsung kepada raja dan wajib mengumpulkan pajak, menjaga keamanan, serta mengatur urusan sosial di wilayahnya.
4. Bangsawan dan Elite Adat
Golongan bangsawan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik Kerajaan Sunda. Mereka kerap menjadi penasehat raja, panglima perang, atau duta diplomatik dalam menjalin hubungan dengan kerajaan lain.
Sistem Politik dan Hukum
1. Pemerintahan Terpusat
Meski wilayah Kerajaan Sunda cukup luas, pemerintahan tetap terpusat di Pakuan Pajajaran. Raja memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan, namun tetap memperhatikan nasihat dari penasihat kerajaan dan tokoh adat.
2. Hukum Adat dan Agama
Kerajaan Sunda menjalankan sistem hukum berdasarkan adat istiadat masyarakat setempat dan nilai-nilai Hindu. Hukum adat digunakan untuk menyelesaikan konflik antar warga, pernikahan, warisan, hingga kriminalitas.
3. Peran Agama
Agama Hindu menjadi pondasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Raja dianggap sebagai perantara antara rakyat dan dewa. Upacara keagamaan, seperti pemujaan terhadap Dewa Siwa dan Wisnu, menjadi bagian dari legitimasi kekuasaan raja.
Diplomasi dan Hubungan Eksternal
Kerajaan Sunda dikenal menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara maupun bangsa asing. Salah satu catatan penting adalah Perjanjian Sunda–Portugal tahun 1522. Raja Sunda saat itu ingin menjalin aliansi dengan Portugis untuk melindungi wilayahnya dari ancaman Kesultanan Demak dan Cirebon.
Namun, perjanjian tersebut gagal diwujudkan karena kedatangan Portugis yang terlambat, sehingga Sunda Kalapa direbut oleh pasukan Fatahillah dari Demak pada tahun 1527 dan diubah namanya menjadi Jayakarta.
Peran Militer dan Pertahanan
Kerajaan Sunda memiliki sistem militer yang cukup kuat. Pasukan kerajaan terdiri atas prajurit-prajurit terlatih yang berasal dari berbagai daerah kekuasaan. Panglima perang biasanya berasal dari kalangan bangsawan. Pertahanan utama kerajaan berada di wilayah Pakuan dan pelabuhan Sunda Kalapa.
Namun demikian, sistem pertahanan ini tidak mampu menahan serangan besar dari kerajaan Islam seperti Demak dan Cirebon yang mulai berkembang pesat pada abad ke-16. Kurangnya modernisasi dan senjata api membuat kekuatan militer Sunda tertinggal.
Dinamika Politik Internal
Meskipun kerajaan tampak stabil, dinamika internal seperti perebutan kekuasaan, konflik elite bangsawan, dan perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa catatan, terjadi ketegangan antara penguasa Pakuan dengan tokoh-tokoh daerah, terutama saat terjadi serangan dari luar dan kebutuhan koordinasi yang tinggi.
Baca juga: Politik Adu Domba dan Monopoli Dagang: Strategi Belanda dalam 350 Tahun Penjajahan
Kemunduran dan Akhir Pemerintahan
Keruntuhan politik Kerajaan Sunda diawali dari jatuhnya pelabuhan penting Sunda Kalapa. Hilangnya akses ke jalur perdagangan laut membuat ekonomi kerajaan melemah drastis. Selain itu, ekspansi kerajaan Islam dari utara Jawa membuat kekuasaan Kerajaan Sunda semakin terdesak.
Setelah Pakuan Pajajaran jatuh dan ditinggalkan oleh penguasa terakhirnya, Kerajaan Sunda secara perlahan hilang dari panggung politik Nusantara. Namun, warisan politik dan sistem pemerintahan kerajaan tetap hidup dalam budaya dan struktur sosial masyarakat Sunda modern.
Warisan Politik dalam Budaya Sunda
Hingga kini, struktur sosial dan adat masyarakat Sunda masih mencerminkan warisan politik kerajaan. Sistem kepemimpinan adat, penghormatan terhadap tokoh tua, hingga penggunaan istilah “Prabu”, “Demung”, atau “Rakyan” masih terdengar dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Jawa Barat.
Prinsip silih asah, silih asih, silih asuh dalam kehidupan masyarakat Sunda juga diyakini berakar dari filosofi pemerintahan raja yang mengedepankan kesejahteraan dan keharmonisan rakyat.
Kesimpulan
Kehidupan politik dan pemerintahan Kerajaan Sunda mencerminkan peradaban yang maju, berlandaskan tradisi dan nilai-nilai luhur. Dengan sistem pemerintahan terpusat, struktur birokrasi yang tertata, dan budaya politik yang menghormati hukum serta agama, Kerajaan Sunda menjadi salah satu kerajaan yang berpengaruh dalam sejarah Indonesia.
Meskipun kekuasaan kerajaan telah berakhir, nilai-nilai pemerintahan yang adil dan budaya politik Sunda masih lestari dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat hingga saat ini. Melalui pemahaman sejarah politik Kerajaan Sunda, kita dapat melihat bagaimana warisan masa lalu membentuk identitas bangsa Indonesia yang beragam namun tetap bersatu.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Siapa raja paling terkenal dari Kerajaan Sunda?
Raja paling terkenal dari Kerajaan Sunda adalah Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, yang memerintah di Pakuan Pajajaran dan dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana.
2. Bagaimana sistem pemerintahan Kerajaan Sunda?
Kerajaan Sunda menjalankan sistem monarki dengan raja sebagai pemimpin tertinggi, dibantu oleh pejabat seperti Rakryan, Rakai, dan penasihat kerajaan.
3. Apa peran agama dalam politik Kerajaan Sunda?
Agama Hindu menjadi landasan spiritual dalam sistem politik Kerajaan Sunda. Raja dianggap sebagai titisan dewa dan menjalankan tugas pemerintahan dengan prinsip religius.
4. Apa penyebab runtuhnya pemerintahan Kerajaan Sunda?
Penyebab utama keruntuhan Kerajaan Sunda adalah kekalahan dalam perang melawan Kerajaan Demak, hilangnya pelabuhan Sunda Kalapa, serta lemahnya pertahanan dan aliansi eksternal.
5. Apakah warisan politik Kerajaan Sunda masih terlihat hari ini?
Ya, warisan politik dan nilai-nilai budaya Sunda masih hidup dalam struktur sosial masyarakat Jawa Barat, termasuk prinsip kepemimpinan adat dan nilai harmonis dalam bermasyarakat.
Referensi
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia Jilid II. Balai Pustaka, 2008.
- Ekadjati, Edi S. Kebudayaan Sunda. Pustaka Jaya, 1995.
- Munoz, Paul Michel. Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula. Editions Didier Millet, 2006.
- Wikipedia Bahasa Indonesia. Kerajaan Sunda
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah Bujangga Manik.
Jika Anda tertarik memahami sejarah kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara, silakan telusuri artikel sejarah lainnya di situs ini untuk menambah wawasan Anda.