Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) adalah salah satu titik balik terbesar dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya mengakhiri dominasi politik Soekarno tetapi juga membuka jalan bagi Soeharto untuk naik ke tampuk kekuasaan dan mendirikan rezim Orde Baru. Artikel G30S/PKI dan Lahirnya Orde Baru akan membahas peran kunci Soeharto dalam menghadapi G30S/PKI serta bagaimana peristiwa ini menjadi katalis bagi lahirnya Orde Baru.
Kronologi Singkat G30S/PKI
Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, sekelompok militer yang menamakan diri mereka Gerakan 30 September menculik dan membunuh enam jenderal Angkatan Darat. Mereka mengklaim bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk mencegah kudeta yang direncanakan oleh Dewan Jenderal. Namun, kudeta ini gagal dalam waktu kurang dari 24 jam setelah Soeharto mengambil tindakan cepat untuk mengendalikan situasi.
1. Peran Soeharto dalam Penumpasan G30S/PKI
Sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Soeharto memiliki peran penting dalam menangani G30S/PKI. Berikut beberapa langkah kunci yang diambilnya:
- Mengambil alih komando militer setelah Jenderal Ahmad Yani dan para perwira tinggi lainnya terbunuh.
- Menguasai kembali Jakarta dalam waktu singkat.
- Menumpas pasukan yang terlibat dalam pemberontakan di berbagai daerah.
Tindakan cepat ini mengukuhkan citra Soeharto sebagai pemimpin yang tegas dan mampu mengendalikan situasi darurat.
2. Konsolidasi Kekuasaan Soeharto
Setelah G30S/PKI, Soeharto perlahan menggeser posisi Soekarno yang semakin melemah. Ia memperoleh dukungan dari Angkatan Darat dan kelompok-kelompok anti-komunis, termasuk mahasiswa dan organisasi Islam.
Beberapa langkah yang diambil oleh Soeharto dalam mengkonsolidasikan kekuasaannya:
- Mendorong dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966, yang memberikan wewenang kepadanya untuk mengendalikan keamanan negara.
- Membubarkan PKI dan menangkapi para pendukungnya.
- Mempengaruhi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) untuk mencabut kekuasaan Soekarno dan mengangkatnya sebagai Presiden pada 1968.
Lahirnya Orde Baru
Setelah resmi menjadi Presiden Indonesia pada 1968, Soeharto membangun rezim Orde Baru dengan beberapa prinsip utama:
1. Stabilitas Politik dan Keamanan
Orde Baru menitikberatkan pada stabilitas politik dan keamanan. Soeharto memastikan bahwa gerakan-gerakan yang dianggap mengancam pemerintah, terutama yang berbau komunis, segera ditindak. Militer memainkan peran dominan dalam pemerintahan, dengan konsep Dwifungsi ABRI yang menempatkan militer dalam peran sosial dan politik.
2. Pembersihan dan Penumpasan Simpatisan PKI
Setelah G30S/PKI, terjadi pembersihan besar-besaran terhadap orang-orang yang diduga terkait dengan PKI. Diperkirakan antara 500.000 hingga 1 juta orang terbunuh dalam operasi ini. Selain itu, banyak orang yang ditahan dan dikirim ke kamp-kamp tahanan tanpa proses peradilan yang jelas.
Baca juga: Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Masa Reformasi
