Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret 1966 adalah dokumen penting yang mengubah dinamika politik Indonesia secara drastis. Dengan adanya Supersemar, kekuasaan Presiden Soekarno mulai tergeser, sementara Jenderal Soeharto mendapatkan legitimasi untuk mengambil tindakan dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban negara. Peristiwa ini menandai awal dari transisi menuju Orde Baru, menggantikan kepemimpinan lama yang dianggap gagal dalam mengendalikan kondisi negara pasca Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Artikel ini akan mengupas dampak Supersemar terhadap perubahan politik di Indonesia, mulai dari peralihan kekuasaan hingga lahirnya kebijakan-kebijakan Orde Baru.
Peralihan Kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto
Supersemar menjadi titik awal perubahan besar dalam kepemimpinan nasional. Beberapa dampak signifikan dari peralihan kekuasaan ini antara lain:
1. Melemahnya Wewenang Soekarno
Setelah menandatangani Supersemar, Soekarno mulai kehilangan kendali atas pemerintahan. Keputusan-keputusan penting negara mulai diambil oleh Soeharto, terutama terkait stabilisasi politik dan ekonomi. Kewenangan Soekarno semakin berkurang hingga akhirnya pada 1967, MPRS mencabut mandatnya sebagai Presiden.
2. Soeharto Sebagai Pejabat Presiden
Pada 12 Maret 1967, MPRS resmi mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden menggantikan Soekarno. Keputusan ini memperkuat posisi Soeharto dalam pemerintahan dan menandai berakhirnya era Demokrasi Terpimpin.
3. Awal Mula Orde Baru
Dengan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan, lahirlah era Orde Baru yang berorientasi pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk menghapus pengaruh komunisme serta memperbaiki kondisi sosial ekonomi Indonesia.
Dampak Supersemar dalam Perubahan Kebijakan Politik
Setelah berkuasa, Soeharto menerapkan sejumlah kebijakan yang mengubah wajah politik Indonesia. Beberapa perubahan yang terjadi antara lain:
1. Pembubaran PKI dan Pembersihan Simpatisannya
Salah satu tindakan pertama yang dilakukan Soeharto setelah menerima Supersemar adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 12 Maret 1966. Langkah ini diikuti dengan operasi militer yang bertujuan untuk menumpas simpatisan PKI di berbagai wilayah.
2. Perubahan Struktur Pemerintahan
Dalam upaya menstabilkan negara, Soeharto melakukan perombakan besar dalam kabinet. Menteri-menteri yang dianggap dekat dengan Soekarno mulai tersingkir, digantikan oleh tokoh-tokoh yang lebih loyal kepada Orde Baru.
3. Pemberlakuan Demokrasi Pancasila
Orde Baru menggantikan konsep Demokrasi Terpimpin dengan Demokrasi Pancasila. Sistem ini menekankan stabilitas politik melalui kontrol ketat terhadap partai politik dan organisasi masyarakat.
4. Dominasi Golkar dalam Pemilu
Partai Golongan Karya (Golkar) mulai mendominasi pemilu sejak 1971. Dengan dukungan militer dan birokrasi, Golkar menjadi kendaraan politik utama bagi Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya selama beberapa dekade.
Baca juga: Megawati Soekarnoputri: Ketua Umum PDIP dan Peranannya dalam Politik Indonesia