Era Demokrasi Terpimpin (1959–1965) merupakan salah satu periode penting dalam sejarah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Sistem ini menggantikan Demokrasi Liberal yang dianggap gagal menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Dampak Demokrasi Terpimpin terhadap Ekonomi dan Sosial di Indonesia, Demokrasi Terpimpin memberikan wewenang besar kepada Soekarno dalam mengelola negara, termasuk kebijakan ekonomi dan sosial. Namun, dalam praktiknya, sistem ini menimbulkan berbagai dampak yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia.
Artikel ini akan membahas dampak Demokrasi Terpimpin terhadap ekonomi dan sosial di Indonesia, mencakup kebijakan ekonomi yang diterapkan, perubahan dalam kehidupan sosial, serta bagaimana sistem ini berkontribusi terhadap kondisi politik yang tidak stabil.
Dampak Demokrasi Terpimpin terhadap Ekonomi
1. Kebijakan Ekonomi Terpimpin dan Nasionalisasi Perusahaan Asing
Salah satu kebijakan ekonomi utama pada masa Demokrasi Terpimpin adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, terutama yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kontrol pemerintah terhadap perekonomian nasional. Namun, akibat kurangnya tenaga ahli dan pengalaman dalam manajemen perusahaan, banyak perusahaan yang dinasionalisasi mengalami penurunan produktivitas dan efisiensi.
Selain itu, pemerintah juga menerapkan sistem ekonomi terpimpin yang membatasi peran sektor swasta dan memperkuat kendali negara terhadap industri strategis. Kebijakan ini menyebabkan banyak pengusaha lokal kehilangan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.
2. Inflasi yang Tidak Terkendali
Demokrasi Terpimpin ditandai dengan inflasi yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 600% pada tahun 1965. Penyebab utama inflasi ini adalah:
- Pencetakan uang secara besar-besaran untuk mendanai proyek-proyek besar seperti pembangunan Monumen Nasional (Monas) dan Stadion Gelora Bung Karno.
- Defisit anggaran yang semakin membesar, akibat belanja negara yang tidak terkendali tanpa diimbangi dengan pendapatan yang memadai.
- Minimnya investasi asing, karena kebijakan anti-Barat dan nasionalisasi perusahaan yang membuat investor enggan menanamkan modal di Indonesia.
Tingginya inflasi menyebabkan daya beli masyarakat merosot tajam. Harga kebutuhan pokok meningkat drastis, sementara pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan yang sebanding.
3. Krisis Pangan dan Distribusi yang Buruk
Kebijakan ekonomi yang buruk juga berdampak pada sektor pertanian. Pemerintah terlalu fokus pada proyek-proyek besar sehingga kurang memperhatikan produksi pangan. Akibatnya, terjadi kelangkaan bahan makanan seperti beras, yang menyebabkan kelaparan di berbagai daerah. Selain itu, sistem distribusi yang tidak efisien membuat harga pangan semakin melambung tinggi, menambah penderitaan rakyat kecil.
4. Konfrontasi dengan Malaysia dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi
Pada tahun 1963, Soekarno melancarkan Konfrontasi dengan Malaysia, yang bertujuan untuk menggagalkan pembentukan negara Malaysia yang dianggap sebagai proyek neo-kolonialisme Inggris. Akibat kebijakan ini:
- Hubungan perdagangan dengan negara-negara Barat semakin memburuk, menyebabkan Indonesia kehilangan banyak pasar ekspor.
- Sumber daya negara semakin terkuras untuk mendanai operasi militer, sementara kondisi ekonomi dalam negeri semakin memburuk.
- Banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, karena sulit mendapatkan bahan baku akibat kebijakan isolasi ekonomi.
Baca juga: Apa Satu Langkah Kecil yang Bisa Kamu Lakukan Hari Ini untuk Membuat Proses Belajarmu Lebih Efektif?