Berlakunya uang NICA Pada tanggal 6 Maret 1946 di Indonesia

Berlakunya uang NICA Pada tanggal 6 Maret 1946 di Indonesia, Pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, Panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang diduduki Sekutu.

Uang NICA ini dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir memproses tindakan tersebut. Karena hal itu berarti pihak Sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati, yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru.

Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. (Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga).

Blokade ekonomi oleh Belanda

sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI. Blokade Belanda Terhadap Republik Indonesia berdampak inflasi yang luar biasa menimpa negara Republik Indonesia yang baru berumur beberapa bulan itu.

Sumber inflasi adalah beredarnya mata uang rupiah Jepang secara tidak terkendali. Belanda yang menutup pintu keluar masuk perdagangan RI yang mengakibatkan barang-barang dagangan pemerintah RI tidak dapat diekspor. Adapun alasan Belanda melakukan blokade adalah:

1. Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
2. Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik Asing lainnya.
3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia.

Akibat dari adanya blokade tersebut diharapkan oleh Belanda adalah timbulnya keadaan sosial ekonomi yang buruk dan kekurangan barang impor yang sangat dibutuhkan.

Juga adanya inflasi yang tak terkendalikan diharapkan akan menimbulkan kegelisahan dan keresahan sosial, sehingga dapat menimbulkan kebencian terhadap pemerintah Republik.

Dan memang perbendaharaan kosong, sedangkan pengeluarannya semakin bertambah besar. Pihak Belanda memperhitungkan bahwa RI secara ekonomi akan segera ambruk.

Kas negara kosong

Pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda, keadaan kas Negara dan bea cukai dalam keadaan nihil, begitu juga dengan pajak.kas pemerintah kosong, pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang, sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah.

Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, untuk menembus blokade ekonomi antara lain:

1. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
2. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India seberat 500000 ton, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
3. Konferensi ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
4. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947. Badan perancang ini merupakan badan yang tetap yang tugasnya untuk membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun.
5. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 yaitu mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
6. Pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planing Board (badan perancang ekonomi yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai tiga tahun).

Baca juga Penyimpangan Politik Luar Negeri Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Kemudian IJ Kasimo sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Plan Kasimo yang isinya antara lain : a). Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul b). Pencegahan penyembelihan hewan pertanian c). Penanaman kembali tanah kosong d). Pemindahan penduduk (transmigrasi).

Referensi : MODUL PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK JENJANG SMP/MTs Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas VIII Semester Gasal. Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.