Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) menjadi salah satu titik balik dalam sejarah politik Indonesia. Bagaimana Soeharto Menghadapi G30S/PKI? Sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) saat itu, Soeharto memainkan peran kunci dalam menghadapi dan menumpas gerakan tersebut. Berbagai langkah strategisnya mengarah pada peralihan kekuasaan dari Soekarno ke dirinya, yang kemudian membentuk era Orde Baru. Artikel ini akan mengupas secara mendalam bagaimana Soeharto menangani G30S/PKI, strategi yang ia gunakan, serta dampaknya terhadap Indonesia.
Kronologi Awal dan Reaksi Soeharto
1. Malam Kudeta: 30 September – 1 Oktober 1965
Pada malam 30 September 1965, sekelompok militer yang menamakan dirinya Gerakan 30 September menculik dan mengeksekusi enam jenderal Angkatan Darat. Pasukan yang dipimpin Letkol Untung mengklaim bahwa aksi mereka bertujuan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari kudeta yang direncanakan oleh Dewan Jenderal. Namun, keesokan harinya, situasi berubah drastis.
2. Langkah Cepat Soeharto
Saat mengetahui bahwa Panglima Angkatan Darat, Jenderal Ahmad Yani, telah dibunuh dan posisi kepemimpinan di tubuh TNI AD kosong, Soeharto segera mengambil inisiatif:
- Mengambil Alih Komando: Dengan absennya pimpinan Angkatan Darat, Soeharto segera mengambil alih kendali sebagai pejabat tertinggi yang tersisa.
- Mengamankan Jakarta: Ia menggerakkan pasukan Kostrad untuk menguasai kembali objek vital, termasuk RRI dan kantor pusat Angkatan Darat.
- Mempersiapkan Serangan Balasan: Soeharto merancang strategi untuk menumpas kelompok G30S dalam waktu singkat.
3. Serangan Balasan: 1-2 Oktober 1965
Pada 1 Oktober siang, Soeharto mengumumkan bahwa TNI AD telah mengendalikan situasi. Ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang basis G30S/PKI di Lubang Buaya dan berhasil merebut kembali Jakarta dalam waktu kurang dari 24 jam. Pada 2 Oktober, pasukan TNI AD berhasil membubarkan sisa-sisa pasukan G30S/PKI.
Strategi Soeharto dalam Menghadapi G30S/PKI
1. Mengendalikan Narasi Publik
Soeharto menyadari bahwa informasi adalah senjata yang kuat. Dengan cepat ia memastikan bahwa media hanya menyampaikan versi resmi yang mengarah pada keterlibatan PKI. Hal ini dilakukan melalui:
- Penguasaan RRI: Soeharto menggunakan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk menyiarkan informasi yang mendukung narasi bahwa PKI adalah dalang utama.
- Membentuk Opini Publik: Dengan menyebarkan kisah tentang kebrutalan PKI di Lubang Buaya, Soeharto membangun justifikasi untuk tindakan militer selanjutnya.
2. Menggunakan Militer sebagai Alat Kekuasaan
Sebagai seorang jenderal dengan pengaruh kuat di TNI AD, Soeharto menggunakan kekuatan militer untuk memastikan bahwa tidak ada perlawanan terhadap langkah-langkahnya:
- Pembersihan Internal: Ia menyingkirkan perwira militer yang dianggap loyal kepada Soekarno atau bersimpati terhadap PKI.
- Mobilisasi Pasukan: Soeharto mengerahkan pasukan di berbagai daerah untuk menindak siapa pun yang diduga terlibat dengan PKI.
3. Menekan Soekarno secara Politik
Meskipun Soekarno masih menjabat sebagai presiden, Soeharto secara perlahan mulai mengurangi pengaruhnya:
- Memanfaatkan Supersemar: Pada 11 Maret 1966, Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) yang memberikan Soeharto wewenang untuk mengambil tindakan guna menjaga stabilitas negara.
- Membubarkan PKI: Dengan mandat Supersemar, Soeharto secara resmi membubarkan PKI pada 12 Maret 1966.
- Mengendalikan Parlemen dan Pemerintahan: Ia memobilisasi dukungan politik dan militer untuk menyingkirkan loyalis Soekarno dari pemerintahan.
4. Pembersihan Massal terhadap PKI
Setelah menumpas G30S, Soeharto mengawali pembersihan besar-besaran terhadap orang-orang yang dianggap sebagai simpatisan PKI. Kampanye ini menyebabkan ratusan ribu hingga satu juta orang tewas dalam pembantaian yang terjadi di berbagai wilayah, terutama di Jawa dan Bali. Banyak orang ditangkap tanpa proses hukum dan dipenjara selama bertahun-tahun.
Baca juga: Siapa Tokoh yang Paling Menginspirasimu dalam Belajar? Apa yang Bisa Kamu Pelajari dari Mereka?
Dampak dan Implikasi Politik
1. Naiknya Soeharto sebagai Pemimpin Baru
Dengan melemahnya posisi Soekarno akibat peristiwa ini, Soeharto berhasil membangun citra sebagai penyelamat bangsa. Ia resmi dilantik sebagai presiden pada 1968 dan memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade.
2. Lahirnya Rezim Orde Baru
Soeharto mendirikan Orde Baru yang bertumpu pada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kontrol ketat terhadap masyarakat. Pemerintahannya didukung oleh militer dan negara-negara Barat yang melihatnya sebagai benteng melawan komunisme di Asia Tenggara.
3. Stigmatisasi terhadap PKI
Selama masa Orde Baru, segala bentuk ideologi kiri dilarang, dan keturunan orang-orang yang dianggap sebagai simpatisan PKI mengalami diskriminasi. Hingga kini, perdebatan tentang kebenaran sejarah G30S/PKI masih terus berlangsung.
Kesimpulan
Bagaimana Soeharto Menghadapi G30S/PKI? Soeharto memainkan peran kunci dalam menghadapi G30S/PKI dengan strategi yang mencakup pengendalian informasi, mobilisasi militer, serta manuver politik yang cermat. Langkah-langkahnya tidak hanya berhasil menumpas G30S tetapi juga membuka jalan bagi dirinya untuk mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Namun, peristiwa ini juga menimbulkan dampak negatif berupa pelanggaran HAM yang meluas serta pembatasan kebebasan politik selama era Orde Baru.
Baca juga: Peran Utama Soeharto dalam Pemberantasan G30S/PKI
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Apakah benar PKI adalah dalang utama G30S?
Narasi resmi Orde Baru menyatakan bahwa PKI adalah dalang utama, tetapi banyak sejarawan yang mempertanyakan kebenaran klaim ini. Beberapa teori lain menyebutkan adanya keterlibatan faksi militer dan pengaruh asing.
2. Bagaimana Soeharto bisa mengambil alih kekuasaan dari Soekarno?
Soeharto memanfaatkan ketidakstabilan politik pasca-G30S, mendapatkan wewenang melalui Supersemar, serta mengendalikan militer dan parlemen untuk melemahkan posisi Soekarno hingga akhirnya mengambil alih kekuasaan.
3. Apa dampak dari tindakan Soeharto terhadap masyarakat Indonesia?
Dampaknya termasuk pembersihan massal terhadap simpatisan PKI, diskriminasi terhadap keluarga mereka, serta lahirnya pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun.
4. Mengapa peristiwa G30S/PKI masih menjadi kontroversi?
Kurangnya akses terhadap dokumen sejarah dan adanya berbagai versi yang berbeda membuat peristiwa ini terus menjadi perdebatan hingga saat ini.
5. Apa itu Supersemar dan mengapa penting?
Supersemar adalah Surat Perintah 11 Maret 1966 yang memberi Soeharto wewenang untuk mengambil tindakan guna menjaga stabilitas negara. Surat ini menjadi langkah awal bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dari Soekarno.
