Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur, menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia dari 1999 hingga 2001. Masa kepemimpinannya yang relatif singkat diwarnai berbagai gebrakan reformasi, tetapi juga penuh kontroversi dan konflik politik. Puncaknya adalah pemakzulan Gus Dur oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 23 Juli 2001. Mengapa Gus Dur Dilengserkan?
Kejatuhan Gus Dur menjadi salah satu peristiwa politik paling dramatis dalam sejarah Indonesia pasca-Reformasi. Banyak yang bertanya: mengapa sosok yang dipandang sebagai pejuang demokrasi dan pluralisme ini harus lengser begitu cepat? Artikel ini akan mengulas latar belakang krisis politik di akhir masa kepemimpinan Gus Dur, faktor-faktor penyebab pemakzulannya, serta warisan yang tetap dikenang.
Latar Belakang: Harapan Tinggi di Era Reformasi
Ketika Gus Dur dilantik menjadi Presiden pada Oktober 1999, Indonesia tengah berada dalam masa transisi berat pasca tumbangnya Orde Baru. Reformasi membawa tuntutan perubahan besar di bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial.
Gus Dur, yang terpilih melalui kompromi politik di MPR, membawa harapan baru untuk memperdalam demokrasi, menghormati hak asasi manusia, serta memperjuangkan pluralisme dan toleransi. Ia dikenal sebagai sosok yang inklusif, berani, dan tidak segan melawan warisan otoritarianisme masa lalu.
Namun, jalan menuju reformasi itu ternyata jauh dari mulus. Banyak elite politik lama yang masih bercokol di lembaga-lembaga negara, sementara Gus Dur sendiri kerap mengambil langkah-langkah kontroversial yang membuat posisinya semakin rentan.
Faktor-Faktor Penyebab Krisis Politik dan Pemakzulan
1. Hubungan yang Memburuk dengan DPR dan MPR
Sejak awal pemerintahannya, hubungan antara Gus Dur dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak pernah benar-benar harmonis. Banyak anggota parlemen merasa tidak puas dengan gaya kepemimpinan Gus Dur yang dinilai terlalu independen dan tidak kompromistis.
Ketegangan ini makin meningkat ketika Gus Dur beberapa kali mengambil keputusan sepihak, termasuk dalam perombakan kabinet tanpa konsultasi dengan DPR, serta pembubaran beberapa departemen pemerintah. Gaya kepemimpinannya yang dianggap “sulit diprediksi” memperlebar jarak antara eksekutif dan legislatif.
2. Kasus “Buloggate” dan “Bruneigate”
Dua skandal keuangan menyeret nama Gus Dur, meskipun keterlibatannya tidak pernah terbukti secara hukum:
- Buloggate: Kasus ini melibatkan dugaan penyelewengan dana sebesar Rp 35 miliar dari Badan Urusan Logistik (Bulog), yang menyeret nama orang dekat Gus Dur, yaitu Sofyan Wanandi dan Fatimah Achmad.
- Bruneigate: Gus Dur dituduh tidak transparan dalam penggunaan dana sebesar 2 juta dolar AS yang katanya diberikan oleh Sultan Brunei untuk membantu korban bencana di Indonesia.
Meskipun tidak terbukti bersalah, kedua kasus ini digunakan oleh lawan-lawan politik Gus Dur untuk membangun opini publik bahwa Gus Dur tidak layak memimpin.
3. Ketidakstabilan Ekonomi dan Sosial
Selama pemerintahan Gus Dur, kondisi ekonomi Indonesia masih belum pulih sepenuhnya dari krisis 1997-1998. Nilai tukar rupiah fluktuatif, pertumbuhan ekonomi lambat, dan tingkat pengangguran tinggi.
Selain itu, berbagai konflik sosial di beberapa daerah, seperti Maluku, Poso, dan Aceh, memperparah citra ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional.
Ketidakstabilan ini semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dan elite politik terhadap kepemimpinan Gus Dur.
4. Gaya Kepemimpinan yang Tidak Konvensional
Gus Dur dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang khas: santai, humoris, dan sering kali membuat keputusan mendadak tanpa konsultasi. Gaya ini yang sebelumnya dianggap menyegarkan, lama-kelamaan menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan birokrasi dan elite politik.
Beberapa keputusan kontroversial Gus Dur termasuk rencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan usul pencabutan larangan komunisme, yang memicu resistensi keras dari berbagai kelompok.
5. Dekrit 23 Juli 2001: Puncak Krisis
Puncak krisis terjadi saat Gus Dur mengeluarkan dekrit pada 23 Juli 2001 yang berisi:
- Membekukan DPR/MPR
- Menyatakan akan mengadakan pemilu dalam satu tahun
- Mengangkat Letjen (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin keamanan nasional
Dekrit ini dinilai inkonstitusional oleh banyak pihak. Hanya beberapa jam setelah Gus Dur mengumumkan dekrit tersebut, MPR menggelar Sidang Istimewa dan memberhentikan Gus Dur sebagai Presiden, menggantikannya dengan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.
Baca juga: Pembelajaran dari Demokrasi Terpimpin: Apa yang Bisa Diambil untuk Indonesia Saat Ini?
Proses Pemakzulan Gus Dur
Mengapa Gus Dur Dilengserkan? Proses pemakzulan berlangsung cepat dan penuh tekanan politik. Dalam Sidang Istimewa MPR, mayoritas fraksi menyatakan setuju memberhentikan Gus Dur dengan alasan pelanggaran terhadap Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan ketidakmampuan menjalankan pemerintahan secara efektif.
Gus Dur sendiri tidak menghadiri sidang tersebut. Dalam pidatonya setelah dilengserkan, Gus Dur menyebut pemecatannya sebagai “kudeta konstitusional.”
Warisan dan Penilaian Sejarah
Mengapa Gus Dur Dilengserkan? Meskipun Gus Dur harus lengser di tengah jalan, banyak pengamat politik menilai bahwa kontribusinya terhadap demokrasi Indonesia tetap monumental. Gus Dur adalah pionir dalam:
- Memperjuangkan hak minoritas
- Membuka ruang kebebasan pers
- Memisahkan militer dari ranah politik
- Menumbuhkan budaya politik yang lebih egaliter
Seiring waktu, banyak pihak yang menilai bahwa pemakzulan Gus Dur lebih bermotifkan kepentingan politik daripada murni soal kinerja pemerintahannya.
Gus Dur sendiri, dalam banyak kesempatan setelah lengser, tetap konsisten memperjuangkan nilai-nilai pluralisme, demokrasi, dan keadilan sosial hingga akhir hayatnya.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Mengapa Gus Dur dikeluarkan dari jabatan Presiden?
Gus Dur diberhentikan karena dianggap melanggar konstitusi, memperburuk hubungan dengan DPR/MPR, serta mengeluarkan dekrit yang dianggap inkonstitusional.
2. Apakah Gus Dur terlibat dalam skandal Buloggate dan Bruneigate?
Tidak ada bukti hukum yang menyatakan Gus Dur terlibat langsung dalam kedua skandal tersebut, meskipun isu tersebut digunakan untuk melemahkan posisinya.
3. Apa isi Dekrit 23 Juli 2001 yang dikeluarkan Gus Dur?
Dekrit tersebut berisi pembekuan DPR/MPR, rencana pemilu dalam satu tahun, dan pembentukan kepemimpinan keamanan nasional baru.
4. Bagaimana kontribusi Gus Dur terhadap reformasi di Indonesia?
Gus Dur memperjuangkan demokrasi, memperluas kebebasan sipil, membatasi peran militer, dan melindungi hak-hak kelompok minoritas.
5. Apa pandangan umum tentang pemakzulan Gus Dur saat ini?
Banyak yang menilai pemakzulan Gus Dur lebih dipengaruhi oleh intrik politik daripada kinerja pemerintahannya yang sebenarnya.
Referensi
- Kompas.com – Kronologi Pemakzulan Gus Dur
- CNN Indonesia – Gus Dur dan Krisis Politik 2001
- Wikipedia Indonesia – Abdurrahman Wahid
- Tirto.id – Lengsernya Gus Dur