Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, dikenal bukan hanya karena kekuasaannya yang panjang selama lebih dari tiga dekade, tetapi juga karena kebijakan ekonominya yang membentuk wajah perekonomian Indonesia modern. Dari upaya swasembada pangan, pembangunan infrastruktur besar-besaran, hingga kerja sama dengan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, Soeharto berhasil membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, keberhasilannya itu juga diwarnai oleh berbagai masalah struktural, korupsi sistemik, dan pada akhirnya berujung pada krisis moneter 1998 yang menjatuhkan kekuasaannya. Bagaimana Kebijakan Ekonomi Soeharto?
Artikel ini membahas secara mendalam kebijakan ekonomi Soeharto, sejak awal Orde Baru hingga keruntuhan sistem ekonomi yang dibangunnya.
Awal Orde Baru dan Fondasi Ekonomi Baru
Setelah naik ke tampuk kekuasaan melalui mandat Supersemar pada 1966, Soeharto segera mengubah arah kebijakan ekonomi Indonesia yang sebelumnya berorientasi pada sosialisme ala Soekarno. Pemerintahan Orde Baru membuka kembali kerja sama dengan negara-negara Barat dan lembaga donor internasional.
Ciri utama kebijakan ekonomi awal Orde Baru:
- Stabilisasi ekonomi makro: Inflasi yang sempat mencapai 650% di era Soekarno berhasil ditekan menjadi di bawah 20% pada 1970.
- Kebijakan deregulasi dan liberalisasi ekonomi.
- Kemitraan dengan teknokrat dari Universitas Indonesia yang dikenal sebagai “Mafia Berkeley”.
- Pembentukan lembaga perencanaan nasional seperti Bappenas dan pelaksanaan program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).
Langkah-langkah ini berhasil menciptakan kepercayaan investor dan mengundang modal asing masuk ke Indonesia.
Swasembada Pangan: Capaian Besar di Era 1980-an
Salah satu kebijakan ekonomi paling terkenal dari Soeharto adalah pencapaian swasembada beras pada tahun 1984. Melalui program intensifikasi pertanian, pemerintah menyalurkan pupuk bersubsidi, irigasi, dan teknologi pertanian modern kepada petani.
Faktor pendukung keberhasilan:
- Program BIMAS (Bimbingan Massal Pertanian).
- Pembangunan infrastruktur irigasi.
- Distribusi benih unggul dan pupuk bersubsidi.
- Harga dasar gabah yang stabil melalui Bulog.
Keberhasilan ini bahkan mendapat pengakuan dari FAO (Organisasi Pangan Dunia), dan Indonesia menjadi contoh negara berkembang yang berhasil meningkatkan ketahanan pangan.
Pembangunan Infrastruktur dan Proyek Nasional
Selama pemerintahan Soeharto, pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama. Mulai dari jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara, hingga PLTA dibangun dalam skala nasional.
Contoh proyek strategis:
- Jalan Trans-Sumatera dan Trans-Jawa.
- Bandara Soekarno-Hatta.
- PLTA Cirata dan Saguling.
- Pembangunan Waduk dan Bendungan.
Infrastruktur ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Program transmigrasi juga didorong sebagai solusi atas ketimpangan ekonomi antar daerah.
Ketergantungan terhadap Hutang Luar Negeri
Meski pertumbuhan ekonomi meningkat pesat, sebagian besar pembiayaan pembangunan ditopang oleh hutang luar negeri. Soeharto menjalin kerja sama erat dengan IMF, Bank Dunia, dan negara donor melalui kelompok IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia).
Pada akhir 1990-an, utang luar negeri Indonesia mencapai lebih dari 60% dari PDB, yang menjadi salah satu faktor rentannya ekonomi Indonesia terhadap gejolak global.
KKN dan Ekonomi Oligarki
Seiring bertambahnya usia kekuasaan Soeharto, sistem ekonomi yang semula stabil mulai terdistorsi oleh Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keluarga dan kroni dekat Soeharto menguasai berbagai sektor penting ekonomi.
Contoh konglomerasi Orde Baru:
- Tommy Soeharto (anak bungsu) menguasai sektor otomotif dan logistik.
- Bob Hasan, sahabat dekat Soeharto, menguasai sektor kehutanan.
- Liem Sioe Liong (Salim Group) menjadi mitra bisnis utama dalam berbagai proyek nasional.
Dominasi konglomerat yang dekat dengan kekuasaan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan lemahnya persaingan usaha. Ekonomi nasional mulai dikuasai oleh segelintir elit.
Baca juga: Demokrasi Terpimpin (1959–1965): Pengertian, Latar Belakang, dan Ciri-Cirinya
Krisis Moneter 1997–1998: Kejatuhan Ekonomi Soeharto
Kebijakan ekonomi Soeharto akhirnya menghadapi tantangan besar pada krisis moneter Asia 1997. Dimulai dari Thailand, krisis ini menyebar ke berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Dampak terhadap Indonesia:
- Nilai tukar rupiah anjlok dari Rp2.500 menjadi Rp15.000 per USD.
- Inflasi melonjak hingga lebih dari 70%.
- Bank-bank besar kolaps karena kredit macet.
- PHK massal dan gelombang kemiskinan.
Pemerintah Soeharto menandatangani paket bantuan IMF, namun reformasi yang diminta justru memperburuk situasi karena kepercayaan pasar sudah jatuh. Harga kebutuhan pokok melonjak dan terjadi kerusuhan sosial.
Pada Mei 1998, dalam kondisi ekonomi yang kacau dan tekanan politik dari mahasiswa serta masyarakat, Soeharto mengundurkan diri. Krisis moneter menjadi penanda berakhirnya era Orde Baru.
Evaluasi: Keberhasilan dan Kegagalan
Keberhasilan:
- Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun pada 1970–1980-an.
- Infrastruktur nasional yang luas.
- Ketahanan pangan (swasembada beras).
- Peningkatan pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat.
Kegagalan:
- Ketergantungan terhadap utang dan investasi asing.
- Korupsi sistemik dan ekonomi oligarki.
- Ketimpangan sosial-ekonomi yang melebar.
- Tidak adanya sistem demokrasi ekonomi yang adil.
Penutup
Kebijakan ekonomi Soeharto mencerminkan dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia berhasil membawa Indonesia ke jalur pembangunan dan industrialisasi, namun di sisi lain, pondasi ekonomi yang dibangunnya rapuh karena terlalu terpusat pada kekuasaan dan relasi patronase. Krisis moneter 1998 menjadi momen kunci yang menunjukkan rapuhnya sistem tersebut. Dari keberhasilan swasembada pangan hingga kehancuran sistem finansial nasional, kebijakan ekonomi Soeharto menjadi pelajaran penting dalam sejarah pembangunan Indonesia.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Apa yang dimaksud dengan swasembada pangan di era Soeharto?
Swasembada pangan, khususnya beras, adalah kondisi di mana Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional tanpa impor. Puncaknya dicapai pada 1984 di bawah program intensifikasi pertanian.
2. Apa saja penyebab krisis moneter 1998 di Indonesia?
Penyebab utama adalah utang luar negeri yang tinggi, ekonomi yang terlalu tergantung pada modal asing, lemahnya sistem perbankan, serta ketidakpercayaan pasar akibat korupsi dan intervensi pemerintah.
3. Bagaimana peran IMF dalam krisis 1998?
IMF memberikan paket pinjaman darurat, tetapi juga mengharuskan reformasi ekonomi besar-besaran yang memperburuk krisis dalam jangka pendek.
4. Apa itu Repelita?
Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) adalah rencana ekonomi jangka menengah yang disusun oleh pemerintah Orde Baru untuk mengatur pembangunan nasional secara sistematis.
5. Mengapa kebijakan ekonomi Soeharto gagal di akhir masa pemerintahannya?
Karena kebijakan ekonomi terlalu sentralistik, penuh korupsi, dan tidak transparan, sehingga ketika terjadi gejolak ekonomi global, sistem ekonomi Indonesia tidak mampu bertahan.
Referensi
- Ricklefs, M.C. A History of Modern Indonesia Since c.1200. Palgrave Macmillan, 2008.
- Schwarz, Adam. A Nation in Waiting: Indonesia’s Search for Stability. Westview Press, 1994.
- Hill, Hal. The Indonesian Economy. Cambridge University Press, 1996.
- Kompas.com – https://www.kompas.com
- Historia.id – https://www.historia.id
- Tirto.id – https://www.tirto.id
- World Bank – https://www.worldbank.org/en/country/indonesia