Kebijakan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan sebuah pemerintahan. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah dipimpin oleh tujuh presiden yang masing-masing memiliki pendekatan ekonomi yang berbeda, tergantung pada kondisi zaman dan tantangan yang dihadapi. Artikel Kebijakan Ekonomi Setiap Presiden Indonesia: Dari Soekarno hingga Jokowi mengulas kebijakan ekonomi utama dari Presiden Soekarno hingga Joko Widodo (Jokowi) dan bagaimana kebijakan tersebut membentuk perekonomian Indonesia hari ini.
1. Soekarno (1945–1967): Ekonomi Terpimpin dan Nasionalisasi
Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menghadapi tantangan besar dalam membangun fondasi ekonomi pasca-kemerdekaan. Pada masa awal, Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, tetapi kemudian beralih ke Ekonomi Terpimpin pada 1959.
Kebijakan Utama:
- Nasionalisasi perusahaan asing (khususnya milik Belanda) setelah konfrontasi Irian Barat.
- Pendirian berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Fokus pada proyek-proyek mercusuar seperti pembangunan Monas, Gelora Bung Karno, dan pabrik baja Krakatau Steel.
- Menjalin kerja sama ekonomi dengan negara-negara Blok Timur.
Tantangan:
- Inflasi sangat tinggi mencapai lebih dari 600%.
- Ketergantungan pada bantuan luar negeri.
- Tidak adanya fokus pada pembangunan sektor produksi rakyat seperti pertanian dan industri ringan.
2. Soeharto (1967–1998): Ekonomi Pembangunan dan Stabilitas Makro
Dengan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan, pendekatan ekonomi berubah drastis. Soeharto membawa para teknokrat ekonomi, yang dikenal sebagai “Mafia Berkeley,” untuk menstabilkan ekonomi.
Kebijakan Utama:
- REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) sebagai arah pembangunan nasional.
- Mendorong investasi asing dan kerjasama dengan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
- Fokus pada swadaya pangan, terutama beras.
- Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor industri dan energi.
Prestasi:
- Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun selama 1980-an.
- Penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan.
- Stabilitas inflasi dan nilai tukar.
Kelemahan:
- Ketimpangan ekonomi meningkat.
- Korupsi yang sistemik.
- Krisis moneter 1997–1998 menjadi akhir kekuasaan Orde Baru.
3. B.J. Habibie (1998–1999): Pemulihan Krisis dan Reformasi Ekonomi
Habibie naik sebagai Presiden pada saat Indonesia menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modern.
Kebijakan Utama:
- Liberalisasi ekonomi, termasuk deregulasi sektor perbankan.
- Melepas nilai tukar rupiah ke sistem mengambang.
- Pembentukan lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Menyelesaikan program IMF untuk pemulihan ekonomi.
Dampak Positif:
- Pemulihan stabilitas ekonomi dan keuangan.
- Reformasi ekonomi yang menjadi dasar pemerintahan berikutnya.
4. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1999–2001): Transisi Demokrasi dan Ketidakstabilan Ekonomi
Gus Dur memimpin di masa transisi reformasi dan demokrasi. Namun, kebijakannya dalam bidang ekonomi sering dianggap kurang terkoordinasi.
Kebijakan Ekonomi:
- Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah.
- Peningkatan transparansi anggaran dan penghapusan monopoli.
- Penguatan peran ekonomi rakyat dan UMKM.
Tantangan:
- Ketidakpastian politik berdampak pada kepercayaan investor.
- Sering terjadi reshuffle kabinet, termasuk menteri ekonomi.
Baca juga: Penumpasan G30S/PKI Dipimpin oleh Siapa? Sejarah, Strategi, dan Dampaknya
5. Megawati Soekarnoputri (2001–2004): Konsolidasi Ekonomi Pasca-Krisis
Megawati melanjutkan reformasi ekonomi dari era sebelumnya dengan pendekatan lebih stabil.
Kebijakan Ekonomi:
- Privatisasi BUMN.
- Penurunan utang luar negeri.
- Penekanan pada stabilitas makroekonomi.
- Meningkatkan peran sektor swasta.
Capaian:
- Pertumbuhan ekonomi kembali positif.
- Inflasi dan kurs rupiah mulai stabil.
6. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2004–2014): Reformasi Struktural dan Pertumbuhan Berkelanjutan
SBY menjabat dua periode dan membawa Indonesia memasuki fase pertumbuhan stabil dan integrasi ke ekonomi global.
Kebijakan Ekonomi:
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) untuk mengurangi kemiskinan.
- Pengurangan subsidi BBM dan konversi energi ke gas.
- Reformasi fiskal dan peningkatan tax ratio.
- Peningkatan ekspor dan investasi asing langsung.
Prestasi:
- Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5–6% per tahun.
- Indonesia masuk kelompok G20.
- Stabilitas fiskal dan cadangan devisa meningkat.
7. Joko Widodo (Jokowi) (2014–sekarang): Infrastruktur, Digitalisasi, dan IKN
Jokowi membawa semangat baru dengan fokus pada ekonomi infrastruktur dan digitalisasi.
Kebijakan Ekonomi Utama:
- Pembangunan besar-besaran infrastruktur: jalan tol, pelabuhan, bandara, dan MRT.
- Penyaluran Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi perdesaan.
- Reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja untuk kemudahan investasi.
- Pengembangan ekonomi digital dan UMKM berbasis teknologi.
- Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur sebagai proyek strategis jangka panjang.
Respons terhadap Krisis:
- Penanganan krisis ekonomi akibat COVID-19 dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- Dukungan untuk UMKM dan bantuan sosial skala besar.
Perbandingan Singkat Kebijakan Ekonomi Setiap Presiden
| Presiden | Fokus Ekonomi Utama |
| Soekarno | Nasionalisasi, ekonomi terpimpin |
| Soeharto | Pembangunan jangka panjang, stabilitas makro |
| B.J. Habibie | Liberalisasi, pemulihan krisis |
| Abdurrahman Wahid | Ekonomi rakyat, desentralisasi |
| Megawati | Konsolidasi fiskal, privatisasi |
| SBY | Reformasi struktural, pro-poor growth |
| Jokowi | Infrastruktur, ekonomi digital, kemudahan investasi |
Kesimpulan
Kebijakan Ekonomi Setiap Presiden Indonesia: Dari Soekarno hingga Jokowi. Perjalanan ekonomi Indonesia mencerminkan evolusi sistem pemerintahan dan tantangan global. Setiap presiden memiliki pendekatan yang berbeda, tergantung konteks sosial-politik dan kondisi ekonomi yang dihadapi. Dari nasionalisasi Soekarno hingga infrastruktur dan transformasi digital era Jokowi, semua meninggalkan jejak penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Siapa Presiden Indonesia yang pertama kali memperkenalkan REPELITA?
Presiden Soeharto adalah yang pertama kali memperkenalkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) pada masa Orde Baru.
2. Apa kebijakan ekonomi utama Presiden Jokowi?
Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur, ekonomi digital, reformasi birokrasi, dan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
3. Mengapa ekonomi Indonesia jatuh pada tahun 1998?
Krisis moneter Asia, utang luar negeri yang besar, dan lemahnya sistem perbankan menjadi penyebab utama runtuhnya ekonomi Indonesia pada 1998.
4. Apakah setiap presiden memiliki pendekatan ekonomi yang berbeda?
Ya, setiap presiden menyesuaikan pendekatan ekonomi dengan tantangan yang dihadapi saat itu, baik dari dalam negeri maupun global.
5. Bagaimana perkembangan ekonomi digital di era Jokowi?
Ekonomi digital berkembang pesat, didukung oleh infrastruktur internet, e-commerce, dan dukungan terhadap startup dan UMKM berbasis teknologi.
Referensi:
- Badan Pusat Statistik (BPS) – www.bps.go.id
- Kompas – Artikel Ekonomi dan Profil Presiden
- CNN Indonesia – Arsip Ekonomi dan Politik
- Buku “Indonesia dalam Arus Sejarah”
- Tempo – Arsip Pemerintahan dan Ekonomi Nasional
- Kementerian Keuangan RI – www.kemenkeu.go.id
- World Bank Indonesia – www.worldbank.org/en/country/indonesia