Orde Lama merupakan sebutan bagi periode pemerintahan di Indonesia yang berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945 hingga berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno pada tahun 1966. Masa ini ditandai dengan berbagai perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang signifikan. Dalam artikel Mengenal Orde Lama, kita akan membahas ciri-ciri Orde Lama, kebijakan yang diterapkan, serta dinamika pemerintahan pada masa tersebut.
Ciri-Ciri Orde Lama
Orde Lama memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari periode pemerintahan lainnya, yaitu:
- Kepemimpinan Sentralistik
- Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat dominan dalam pemerintahan.
- Konsep “Demokrasi Terpimpin” diberlakukan untuk mengurangi peran partai politik dalam pengambilan keputusan.
- Ideologi Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom)
- Konsep Nasakom diperkenalkan oleh Soekarno sebagai upaya untuk menyatukan kelompok nasionalis, Islam, dan komunis dalam satu sistem pemerintahan.
- Meskipun bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik, konsep ini justru menimbulkan ketegangan antara berbagai kelompok.
- Ekonomi Terpusat dan Sosialis
- Pemerintah mengendalikan sektor ekonomi melalui nasionalisasi perusahaan asing.
- Pembatasan terhadap kapitalisme dan swasta untuk mencegah dominasi ekonomi oleh pihak asing.
- Hubungan Luar Negeri yang Konfrontatif
- Indonesia menerapkan politik luar negeri yang cenderung anti-Barat.
- Berkonflik dengan Malaysia dalam “Konfrontasi Malaysia” (1963–1966).
- Keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1965 sebagai bentuk protes terhadap diterimanya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB.
- Munculnya Gerakan Sosial dan Politik
- Banyak gerakan dan organisasi politik yang berkembang, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI) yang semakin kuat.
- Peran militer meningkat sebagai kekuatan politik dan pertahanan negara.
Kebijakan Pemerintahan Orde Lama
Selama periode Orde Lama, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat nasionalisme, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Beberapa kebijakan utama adalah:
1. Demokrasi Terpimpin
- Sistem pemerintahan ini diperkenalkan pada tahun 1959 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
- Konstitusi kembali ke UUD 1945 setelah sebelumnya menggunakan UUD Sementara 1950.
- Peran partai politik dikurangi, dan keputusan pemerintahan lebih banyak dikendalikan oleh Presiden Soekarno.
2. Nasionalisasi Perusahaan Asing
- Pada akhir 1950-an, pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda yang masih beroperasi di Indonesia.
- Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekonomi asing dan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional.
3. Konfrontasi Malaysia
- Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek imperialisme Barat.
- Konfrontasi ini berlangsung antara tahun 1963 hingga 1966 dan berujung pada ketegangan diplomatik serta aksi militer.
4. Politik Luar Negeri Bebas Aktif
- Indonesia berusaha memainkan peran sebagai pemimpin negara-negara Non-Blok.
- Hubungan dengan blok Barat memburuk, sementara hubungan dengan Uni Soviet dan Tiongkok semakin erat.
5. Gerakan Ekonomi Berdikari
- Presiden Soekarno mendorong kebijakan ekonomi yang berfokus pada swasembada dan kemandirian nasional.
- Namun, kebijakan ini menghadapi banyak tantangan, termasuk inflasi tinggi dan rendahnya investasi asing.
6. Pemberlakuan Manipol Usdek
- Manipol (Manifesto Politik) Usdek adalah konsep yang terdiri dari UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.
- Digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan negara.