Nasakom adalah konsep politik yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno sebagai strategi untuk menyatukan tiga elemen politik utama di Indonesia: Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Konsep ini digunakan untuk mengakomodasi berbagai kelompok politik dalam pemerintahan dan menciptakan stabilitas nasional. Dampak Konsep Nasakom yang Diberlakukan oleh Presiden Soekarno, namun penerapan Nasakom tidak selalu berjalan mulus dan menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif.
Artikel Dampak Konsep Nasakom yang Diberlakukan oleh Presiden Soekarno akan membahas dampak konsep Nasakom terhadap politik, ekonomi, sosial, dan hubungan internasional Indonesia.
Latar Belakang Konsep Nasakom
1. Tujuan dan Implementasi Nasakom
Soekarno mencetuskan Nasakom untuk menciptakan keseimbangan antara tiga kekuatan politik utama:
- Nasionalisme, yang diwakili oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), bertujuan memperkuat identitas bangsa.
- Agama, yang diwakili oleh partai-partai Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), bertujuan mempertahankan peran agama dalam politik.
- Komunisme, yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), bertujuan memperjuangkan hak-hak buruh dan keadilan sosial.
Dalam praktiknya, Nasakom diterapkan dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan nasional.
Dampak Konsep Nasakom
1. Dampak Politik
- Meningkatnya Ketegangan Politik Implementasi Nasakom menimbulkan konflik antara kelompok nasionalis, Islamis, dan komunis. Kelompok Islam menolak keberadaan PKI dalam pemerintahan, sementara militer menganggap PKI sebagai ancaman.
- Kuatnya Peran PKI PKI mendapat keuntungan dari konsep Nasakom, karena Soekarno memberikan ruang lebih besar bagi partai ini dalam pemerintahan.
- Perpecahan di Internal Pemerintahan Berbagai elemen politik dalam kabinet Nasakom sering mengalami perselisihan dalam pengambilan keputusan, menghambat stabilitas pemerintahan.
- Munculnya Peristiwa G30S/PKI Ketegangan politik akibat Nasakom mencapai puncaknya pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI), yang akhirnya berujung pada kejatuhan Soekarno.
2. Dampak Ekonomi
- Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi Perbedaan ideologi dalam kabinet Nasakom menyebabkan kebijakan ekonomi yang tidak konsisten, menghambat pertumbuhan ekonomi.
- Nasionalisasi Perusahaan Asing Soekarno menerapkan kebijakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing, terutama milik Belanda. Hal ini menyebabkan ketegangan ekonomi dengan negara-negara Barat.
- Inflasi yang Tidak Terkendali Kebijakan ekonomi yang kurang efektif mengakibatkan inflasi tinggi, sehingga harga barang melonjak dan daya beli masyarakat menurun.
Baca juga: Perjanjian Renville (17 Januari 1948): Latar Belakang, Isi, dan Dampaknya
