Masalah yang dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi

Masalah yang dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi. Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi baik makro maupun mikro dan Permasalahan-permasalahannya. diantaranya sebagai berikut.

1. Kemiskinan

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral.

Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi (kemiskinan struktural).

Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi.

Indikator Orang Miskin

Memang definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator orang miskin, tetapi defenisi ini sangat kurang memadai karena; (1) tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai; (3) tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif.

BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective.

Program yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan :

1. IDT (Inpres Desa Tetinggal)
2. BLT (Bantuan Langsung Tunai)
3. BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
4. JPS (Jaring Pengaman Sosial)

2. Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga secara keseluruhan yang berlangsung terus-menerus. Sebenarnya inflasi tidak terlalu buruk, asalkan masih berada pada tingkat yang aman. Inflasi menjadi bermasalah dan harus segera diatasi bila laju inflasinya tinggi. 

Karena, inflasi yang tinggi menyebabkan daya beli masyarakat terdapat barang dan jasa menjadi turun. Indonesia pernah mengalami masa suram perekonomian pada saat tahun 1965, dimana terjadi hiper inflasi. Laju inflasi pada waktu itu sebesar 65%, berarti harga-harga naik lebih dari enam kali lipat dalam kurun waktu satu tahun.

Penyebab inflasi sangat beragam, oleh sebab itu pengambil kebijakan harus tahu persis apa akar permasalahan yang menyebabkan kenaikan pada barang dan jasa. Untuk kurun waktu 1990-an, beberapa pengamat menilai dan merumuskan berbagai faktor penyebab inflasi diantaranya adalah devaluasi, kenaikan gaji pegawai negeri, kenaikan BBM, dan kenaikan harga listrik.

Kenaikan gaji adalah harapan bagi setiap pegawai. Mengapa demikian? Dengan kenaikan gaji diharapkan kesejahteraan pegawai meningkat lebih baik. Namun efek kenaikan gaji tidak semanis yang diharapkan banyak orang, karena yang akan dilakukan oleh mereka adalah meningkatkan konsumsi.

Peningkatan Konsumsi

Peningkatan konsumsi terhadap barang dan jasa berarti mendorong inflasi dari sisi permintaan, dan yang sudah sering terjadi, bahwa kenaikan pendapatan tersebut diiringi oleh kenaikan harga yang terkadang secara persentase lebih besar dari kenaikan pendapatan. Akibatnya kebijakan menaikkan gaji pegawai hanya menaikkan pendapatan secara nominal namun secara riil sebenarnya menjadi lebih miskin.

Tabel di bawah menunjukkan laju inflasi di beberapa negara Asia tahun 2004, dan prediksi inflasi pada tahun 2005.

Dari tabel di atas kalian tahu bahwa negara yang memiliki laju inflasi tertinggi adalah Indonesia, yakni sebesar 5,7% pada tahun 2004 dan tahun 2005 diprediksi mencapai 5,9%, sedangkan yang terndah rendah adalah Hongkong, dimana inflasi negara tersebut menunjukkan angka negatif atau disebut dengan deflasi.

Yang dimaksud dengan deflasi adalah penurunan harga secara umum dan terus menerus. Deflasi dapat muncul apabila jumlah uang yang beredar lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Biasanya kondisi ini disebabkan adanya perasaan takut akan masa yang akan datang atau sebab lainnya, sehingga pengeluaran konsumsi masyarakat menurun.

3. Pengangguran dan Lapangan Kerja

Pengangguran merupakan permasalahan yang terjadi hampir di tiap Negara. Pengangguran di Indonesia sudah merupakan masalah ekonomi yang harus menjadi perhatian dan segera diatasi. Karena pengangguran merupakan salah satu indikator kunci kesehatan perekonomian. Banyaknya keinginan untuk menjadi TKI di manca negara, meskipun dari berbagai pemberitaan di media massa kita tahu bahwa tidak sedikit anggota TKI yang bekerja di luar negeri mengalami ancaman penganiayaan, penderitaan, dan lain sebagainya.

Ini merupakan bukti bahwa lapangan kerja yang tersedia di dalam negeri tidak mampu menampung orang yang sudah masuk angkatan kerja. Meskipun banyak juga yang berdalih, keinginan mereka bekerja di luar negeri karena adanya perbedaan tingkat upah yang signifikan.

Tabel di bawah menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Indonesia sejak tahun 1996 hingga 2004 serta prediksi untuk tahun 2005.

Index Pengangguran di Indonesia

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Bappenas Pusat Statistik, pengangguran di Indonesia memiliki kencenderungan meningkat. Pada tahun 1996, sebelum krisis moneter muncul, pengangguran terbuka mencapai 4,29 juta orang atau sekitar 4,9%. Memasuki tahun kedua krisis moneter, yakni tahun 1999 pengangguran terbuka meningkat sebanyak 1,7% dimana saat itu pertumbuhan ekonomi hanya 0,8%. Tahun 2004, pengangguran meningkat lagi menjadi 10,3%.

Masalah yang dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang tiap tahun dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Tahun 2006, Sakernas mencakup 33 provinsi, dengan jumlah sampel 68.800 rumah tangga. Hasil survei disajikan BPS dalam buku Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia.

Kondisi penyediaan lapangan kerja per Februari 2006, jumlah angkatan kerja di Indonesia 106,28 juta, dari 159,26 juta penduduk usia kerja (> 15 tahun). Jadi tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 66,7%, terendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 67-68% selama tahun 2002-2004 dan 68% per Februari 2005.

Angkatan Kerja Indonesia

Jumlah angkatan kerja pun hanya naik 479.000 orang selama Februari 2005- Februari 2006. ini lebih rendah dari kenaikan 1,97 juta selama Agustus 2002- Agustus 2003, dan 1,22 juta pada periode setahun berikutnya.

Rendahnya pertumbuhan angkatan kerja dan TPAK menunjukkan kian banyaknya penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lain. Di dalamnya termasuk korban pemutusan hubungan kerja, lulusan baru, dan orang yang menyerah mencari kerja, yang karena sulitnya mencari kerja, yang sulitnya mendapat kerja, sekolah kembali, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lain yang tidak jelas.

Kelompok Pencari Kerja

Seandainya kelompok ini tetap “mencari pekerjaan”, jumlah penganggur akan meningkat. Dari data Agustus 2002-Februari 2006, bukan tak mungkin jumlah kelompok ini mencapai 740.000 hingga 1,5 juta orang. Jika benar, jumlah penganggur per Februari 2006 berubah menjadi 11,8-12,6 juta orang, atau 11,14 persen-11,85 persen, jauh di atas angka resmi BPS 10,4 persen.

Masalah yang dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi. Dari tabel kalian akan mengetahui bahwa penciptaan lapangan kerja neto turun dibandingkan Agustus 2002, 2003, dan 2004. Pada Agustus 2002-2003, tiap satu persen pertumbuhan ekonomi menghasilkan lapangan kerja neto 250.000 orang. Setahun berikutnya kondisi ini merosot menjadi 180.000 orang. Februari 2005-2006, rasio itu turun lagi mejadi sekitar 40.000 orang.

Mengapa demikian? Untuk kurun waktu 2005-2006, penyebab utamanya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak yang jauh di atas daya tahan perekonomian. Terbukti daya beli masyarakat turun secara drastis dan banyak sektor industri mengalami kontraksi.

Baca juga Sistem perekonomian Pasar Indonesia Saat ini

Indeks produksi industri padat karya

Seperti tekstil, pakaian jadi, kulit perkayuan, dan barang dari logam kecuali mesin, misalnya, turun cukup besar. Ini berarti kualitas pertumbuhan amat merosot. Pertumbuhan banyak disumbang sektor padat modal.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yaitu:

1. Untuk mengatasi masalah-masalah lapangan pekerjaan pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan
2. Menciptakan lapangan kerja selaras dengan kebijakan ekonomi makro yang berlandaskan pada upaya pengurangan penngangguran di berbagai sektor dan wilayah.
3. Kompetensi dan kemandirian tenaga kerja. Antara lain dengan penyediaan pendidikan dan pelatihan.
4. Kesejahteraan tenaga kerja dengan penetapan system pengupahan dan penjaminan kesejahteraan pekerja.
5. Perlindungan bagi pekerja secara langsung.

Baca juga Perbedaan Sistem Perekonomian Komando dan Sistem Campuran

Masalah yang dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi. Kita mungkin sudah sering mendengar bahwa Indonesia adalah negara yang subur, makmur gemah ripah loh jinawi, artinya segala potensi alam selalu kita milki, baik dari bumi, air maupun udara. Tetapi mengapa di koran, TV dan media lain mengatakan bahwa negara kita termasuk salah satu golongan dari kelompok negara miskin di dunia?

Padahal semua tahu bahwa kekayaan alam kita melimpah. Mengapa pula Singapura yang notabene merupakan negara kecil dengan jumlah kekayaan alam yang terbatas justru masuk kategori negara kaya di dunia? Ada apa dengan Indonesia?