Kebijakan Ekonomi Presiden Soeharto Pada Masa Orde Baru

Kebijakan Ekonomi Presiden Soeharto Pada Masa Orde Baru, Ketika Presiden Soeharto memerintah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi 650 % setahun, langkah pertama adalah mengendalikan inflasi dari 650 % menjadi 15 % dalam waktu hanya dua tahun dan untuk menekan inflasi. 

Soeharto membuat kebijakan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi dalam pasar, memperhatikan sektor ekonomi dan merangkul Negara-negara barat untuk menarik modal. 

Kebijakan Ekonomi Presiden Soeharto yang ditempuh pemerintah dalam bidang ekonomi antara lain: 

Menerapkan cara militer untuk mengatasi ekonomi 

Menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi dengan mencanangkan sasaran yang tegas, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap yaitu jangka panjang 25 – 30 tahun dan jangka pendek 5 tahun atau disebut pelita/pembangunan lima tahun. Pedoman pembangunan adalah Trilogi pembangunan yang meliputi : 

• Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menujuh pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
• Pertumbuhan ekonomi yang yang cukup tinggi. 
• Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis 

Delapan jalur pemerataan meliputi hal-hal sebagai berikut : 

• Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan dan perumahan. 
• Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. 
• Pemerataan pembagian pendapatan. 
• Pemerataan kesempatan kerja. 
• Pemerataan kesempatan berusaha. 
• Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan. 
• Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruhwilayah tanah air. 
• Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. 

Memperoleh pinjaman luar negeri 

Mencari pinjaman dari Negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IGGI IMF dan Bank Dunia. 

Liberalisasi perdagangan dan investasi 

Caranya adalah dengan membuka Liberalisasi perdagangan dan investasi selebar-lebarnya. Inilah yang membuat Indonesia terikat pada kekuatan modal asing. Untuk menggerakan pembangunan tahun 1970 juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, pemasukan di migas meningkat dari US$6 miliar pada tahun 1973 menjadi US$10,6 miliar tahun 1980. 

Mewujudkan swasembada beras

Keberhasilan Presiden Soeharto membenahi bidang ekonomi menyebabkan Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980. Sektor pertanian harus dibangun dan ditingkatkan produktivitasnya. 

Bertumpu pada sektor pertanian yang makin tangguh itulah, kemudian dibangun sektor-sektor lainnya. Pemerintah membangun berbagai prasarana pertanian, seperti irigasi dan perhubungan, cara-cara bertani dan teknologi pertanian yang baru diajarkan dan disebarluaskan kepada para petani melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan, penyediaan pupuk dengan membangun pabrik-pabrik pupuk. Kebutuhan pembiayaan para petani disediakan melalui kredit perbankan. 

Pemasaran hasil- hasil produksi mereka diberikan kepastian melalui kebijakan harga dasar dan kebijakan stok beras oleh pemerintah (Badan Urusan Logistik atau Bulog). Strategi yang mendahulukan pembangunan pertanian tadi telah berhasil mengantarkan Bangsa Indonesia berswasembada beras, menyebarkan pembangunan secara luas kepada rakyat, dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. 

Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Laju pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) telah mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara nasional yang diukur dengan Produksi Domestik Bruto (PDB). 

Tingkat pertumbuhan PDB selama periode 1969–1989 yang diukur atas dasar harga yang berlaku maupun menurut harga konstan menunjukkan adanya peningkatan. 

Sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 1983 yang merupakan tahun terakhir Pelita III, tingkat rata-rata pertum- buhannya sebesar 7,2% per tahun. Selanjutnya, tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi selama Pelita IV yang diukur dengan PDB tahun 1983 sebesar 5,2% per tahun. 

Berarti lebih tinggi daripada rata-rata laju pertumbuhan ekonomi per tahun yang direncanakan dalam Repelita IV sebesar 5,0%. 

Sementara itu, tingkat pertumbuhan PDB tahun 1989 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Pelita V (1989/1990–1993/1994) adalah 7,4%, dan tahun 1990 sebesar 7,4% (tahun kedua). 

Dalam tahun-tahun berikutnya menunjukkan laju pertumbuhannya adalah tahun 1991 sebesar 6,8%, tahun 1992 sebesar 6,3%, dan tahun 1993 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan Pelita V sebesar 6,0%. 

Baca juga Proses Penyederhanaan Partai Pada Masa Orde Baru

Jadi, pertumbuhan ekonomi Pelita V rata-rata adalah 6,9% per tahun. Berarti lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun yang direncanakan dalam Repelita V sebesar 5,0%. 

Repelita VI (1994/1995–1998/1999) yang merupakan tahapan pembangunan lima tahun pertama dalam periode 25 tahun kedua Pembangunan Jangka Panjang (PJP II), pertumbuhan ekonomi yang direncanakan dalam Repelita VI adalah rata-rata 6,2% per tahun.