Situasi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin, Sejak akhir tahun 1959, keadaan ekonomi Indonesia semakin merosot. Dengan kegagalan kebijakan pemerintah di bidang keuangan dan perekonomian, kemerosotan melanda semua sektor ekonomi yang vital. Sebagai dampaknya, harga barang-barng konsumsi naik dan biaya hidup meningkat.
Masalah operasi pemulihan keamanan dengan adanya berbagai pemberontakan di Indonesia seperti PRRI/Permesta dan DI/TII serta perjuangan dalam rangka pembebasan Irian Barat menjadi salah satu sebab utama kemerosotan ekonomi.
Situasi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin Sementara itu, PKI berpendapat bahwa kemerosotan ekonomi ini disebabkan Indonesia menjalankan sistem kapitalisme dan feodalisme.
Konsepsi Djuanda
Pasca operasi pembebasan Irian Barat, pemerintah berusaha merehabiltasi perekonomian Indonesia. Rencana tersebut disusun dalam suatu konsepsi yang disebut Konsepsi Djuanda. Namun dalam pelaksanaannya , banyak mengalami kendala-kendala.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi dengan mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin.
Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi (Dekon) di Jakarta. Dekon merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi.
Mengingat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan luar negeri, maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi Berdikari (Berdiri di atas kaki sendiri).
Penundaan Dekon
Pada bulan September 1963 Presiden Soekarno menunda pelaksanaan Dekon dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia. Upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Kondisi ekonomi memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar, yang lebih bersifat politis.
Akibatnya, ekonomi semakin terpuruk. Harga barang-barang naik mencapai 200-300% pada tahun 1965 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp 1000 (uang lama) diganti dengan Rp 1 (uang baru).
Baca juga Penyimpangan Politik Luar Negeri Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).
Puncak dari segala krisis ini adalah terjadinya peristiwa pemberontakan G-30-S pada tanggal 1 Oktober 1965.
