Home » otonomi

otonomi

Hubungan Struktural Pemerintah Pusat Indonesia dan Daerah

Hubungan Struktural Pemerintah Pusat Indonesia dan Daerah

Hubungan Struktural Pemerintah Pusat Indonesia dan Daerah. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara Pertama, disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua, dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala […]

Hubungan Struktural Pemerintah Pusat Indonesia dan Daerah Read More »

Peraturan Daerah (Perda) dan Keuangan Daerah di Indonesia

Peraturan Daerah (Perda) dan Keuangan Daerah di Indonesia

Peraturan Daerah (Perda) dan Keuangan Daerah di Indonesia. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.  Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan

Peraturan Daerah (Perda) dan Keuangan Daerah di Indonesia Read More »

Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Otonomi Daerah di Indonesia

Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Otonomi Daerah di Indonesia

Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Otonomi Daerah di Indonesia. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang

Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Otonomi Daerah di Indonesia Read More »

Yogyakarta, Provinsi Aceh dan Papua, Daerah Istimewa di Indonesia

Yogyakarta, Provinsi Aceh dan Papua, Daerah Istimewa di Indonesia

Yogyakarta, Provinsi Aceh dan Papua, Daerah Istimewa di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan pada sejarah dan hak asal-usul. Kewenangan Istimewa DIY adalah wewenang tambahan tertentu

Yogyakarta, Provinsi Aceh dan Papua, Daerah Istimewa di Indonesia Read More »

Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus di Indonesia

Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus di Indonesia

Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (1) menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus di Indonesia Read More »

Hak dan Kewajiban Menyelenggarakan Otonomi Daerah

Hak dan Kewajiban Menyelenggarakan Otonomi Daerah

Hak dan Kewajiban Menyelenggarakan Otonomi Daerah. Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan

Hak dan Kewajiban Menyelenggarakan Otonomi Daerah Read More »

Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah di Indonesia

Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah di Indonesia

Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah di Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.  Pemerintah Daerah Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut

Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah di Indonesia Read More »

Fungsi Pemberdayaan  Masyarakat Indonesia Dalam Otonomi Daerah

Fungsi Pemberdayaan  Masyarakat Indonesia Dalam Otonomi Daerah

Fungsi Pemberdayaan  Masyarakat Indonesia Dalam Otonomi Daerah. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.  Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Pemerintahan daerah menyelenggarakan

Fungsi Pemberdayaan  Masyarakat Indonesia Dalam Otonomi Daerah Read More »

Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat di Republik Indonesia

Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat di Republik Indonesia

Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat di Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3

Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat di Republik Indonesia Read More »

Scroll to Top