Megawati Soekarnoputri adalah sosok penting dalam sejarah politik Indonesia. Ia bukan hanya dikenal sebagai putri proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, tetapi juga sebagai Presiden wanita pertama Indonesia. Kepemimpinannya menandai masa penting dalam transisi demokrasi Indonesia pasca-Orde Baru. Di tengah berbagai tantangan politik, ekonomi, dan sosial, Megawati berusaha membawa stabilitas di masa reformasi yang penuh gejolak.
Latar Belakang dan Karier Politik Megawati
Megawati lahir pada 23 Januari 1947 di Yogyakarta. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Soekarno dan Fatmawati. Meski tumbuh dalam lingkungan politik, Megawati awalnya tidak menunjukkan minat mendalam terhadap dunia politik. Namun, situasi berubah ketika rezim Orde Baru melarang penyebaran pemikiran Soekarno, dan keluarga besar Soekarno sempat mengalami pengucilan dari kehidupan politik nasional.
Perjalanan politik Megawati dimulai secara aktif ketika ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1986. Namanya semakin populer setelah terpilih menjadi Ketua Umum PDI pada 1993. Kepemimpinan Megawati yang dianggap mengancam kekuasaan Orde Baru menyebabkan terjadinya perpecahan PDI, yang berpuncak pada peristiwa berdarah 27 Juli 1996 (Kudatuli).
Kelahiran PDI Perjuangan dan Pemilu 1999
Setelah PDI pecah, Megawati mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menjadi kekuatan besar pada era Reformasi. Dalam Pemilu 1999, PDI-P menjadi partai pemenang dengan perolehan suara terbanyak secara nasional. Namun, dalam pemilihan Presiden oleh MPR, Megawati kalah dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan akhirnya terpilih sebagai Wakil Presiden RI.
Setelah Gus Dur diberhentikan oleh MPR pada Juli 2001, Megawati secara konstitusional dilantik sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, menjadikannya presiden perempuan pertama dalam sejarah Indonesia.
Kepemimpinan Megawati di Tengah Tantangan Nasional
Masa pemerintahan Megawati berlangsung dari 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Periode ini diwarnai berbagai tantangan besar, terutama dalam menjaga stabilitas politik dan pemulihan ekonomi pasca-krisis finansial Asia.
1. Stabilitas Politik Pasca-Orde Baru
Setelah kejatuhan Orde Baru, sistem politik Indonesia mengalami transisi besar menuju demokrasi. Megawati harus menavigasi sistem multipartai yang belum stabil, serta menghadapi tuntutan reformasi dari berbagai kelompok masyarakat sipil.
Kepemimpinannya dinilai relatif tenang dan stabil, meskipun tidak banyak melakukan manuver besar dalam bidang politik. Ia lebih memilih pendekatan yang hati-hati dan kompromistis, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai “diam tapi jalan”.
2. Pemulihan Ekonomi
Pemerintahan Megawati menghadapi tantangan berat untuk memulihkan ekonomi nasional. Krisis moneter 1997-1998 telah meninggalkan dampak panjang, termasuk utang luar negeri, pengangguran tinggi, dan kebangkrutan sektor perbankan.
Beberapa langkah yang diambil:
- Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
- Melanjutkan program-program IMF
- Meningkatkan cadangan devisa
- Melakukan privatisasi BUMN sebagai bagian dari restrukturisasi ekonomi
Meskipun tidak sepenuhnya populer, langkah-langkah ini berhasil menjaga ekonomi Indonesia tetap stabil di tengah gejolak global.
3. Penanggulangan Terorisme
Salah satu momen paling menegangkan pada masa kepemimpinan Megawati adalah peristiwa Bom Bali 2002, yang menewaskan lebih dari 200 orang. Tragedi ini membuka mata pemerintah dan dunia internasional akan ancaman serius dari kelompok terorisme di Asia Tenggara.
Pemerintahan Megawati kemudian membentuk Detasemen Khusus 88 (Densus 88) dan memperkuat kerja sama keamanan dengan negara-negara lain, khususnya dalam bidang intelijen dan pencegahan terorisme.
4. Pemberantasan Korupsi
Di tengah tekanan reformasi, Megawati membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU No. 30 Tahun 2002. Ini adalah langkah penting dalam melawan korupsi secara institusional dan independen, yang kemudian menjadi bagian penting dari demokratisasi di Indonesia.
Baca juga: Mengenal Orde Lama: Ciri, Kebijakan, dan Dinamika Pemerintahan
Pemilu 2004 dan Akhir Masa Kepemimpinan
Pemilu 2004 menjadi pemilu presiden langsung pertama di Indonesia. Dalam pemilihan ini, Megawati mencalonkan diri kembali bersama Hasyim Muzadi. Namun, ia kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla yang meraih suara terbanyak.
Kekalahan ini menandai akhir masa jabatannya sebagai Presiden, namun tidak menghentikan kiprahnya di dunia politik nasional. Ia tetap menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan hingga saat ini dan menjadi salah satu tokoh penting dalam peta kekuasaan Indonesia.
Warisan Kepemimpinan Megawati
Meskipun gaya kepemimpinan Megawati sering kali dianggap pasif dan kurang komunikatif, sejumlah warisan penting tetap dikenang hingga kini:
- Penguatan Demokrasi: Terlibat dalam masa awal demokrasi pasca-Orde Baru dengan sistem multipartai yang lebih terbuka.
- Stabilitas Politik dan Ekonomi: Menjaga kestabilan nasional saat Indonesia masih rapuh secara ekonomi dan politik.
- Pembentukan KPK: Membuka jalan bagi pemberantasan korupsi melalui lembaga independen.
- Perempuan dalam Politik: Sebagai Presiden wanita pertama, Megawati menjadi simbol penting bagi keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan nasional.
Kritik Terhadap Pemerintahannya
Beberapa kritik yang sering diarahkan kepada Megawati antara lain:
- Kurangnya komunikasi publik
- Kurang agresif dalam melakukan reformasi birokrasi
- Gaya kepemimpinan yang cenderung pasif
Namun, para pendukungnya berargumen bahwa pendekatan tersebut sesuai dengan situasi saat itu yang membutuhkan stabilitas, bukan konfrontasi.
Kiprah Politik Pasca-Presiden
Setelah tidak lagi menjadi Presiden, Megawati tetap aktif di dunia politik. Di bawah kepemimpinannya, PDI Perjuangan terus menjadi kekuatan dominan dalam pemilu nasional. Ia juga berperan penting dalam mendukung Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden pada 2014 dan 2019.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Kapan Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Indonesia?
Megawati menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dari 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004.
2. Apa tantangan terbesar selama masa pemerintahan Megawati?
Tantangan utama adalah memulihkan ekonomi pasca-krisis, menjaga stabilitas politik pasca-Orde Baru, dan mengatasi ancaman terorisme.
3. Apakah Megawati membentuk KPK?
Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada masa pemerintahan Megawati melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.
4. Mengapa Megawati tidak terpilih lagi pada Pemilu 2004?
Megawati kalah suara dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam pemilu langsung pertama yang diselenggarakan di Indonesia.
5. Apa warisan terbesar Megawati bagi Indonesia?
Warisan terbesarnya termasuk penguatan demokrasi, pembentukan KPK, serta menjadi pelopor keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan nasional.
Referensi
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2024). Profil Megawati Soekarnoputri. https://setkab.go.id
- Kompas. (2022). Jejak Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.
- CNN Indonesia. (2021). Megawati dan Peran Perempuan dalam Politik Nasional.
- Tempo. (2020). 20 Tahun Reformasi dan Warisan Pemerintahan Megawati.
- DetikNews. (2023). Kilas Balik Pemerintahan Megawati Soekarnoputri.