Kebijakan Keamanan Non-Militer
SBY juga menyoroti keamanan dalam dimensi non-militer:
- Keamanan energi dan pangan, terutama melalui diversifikasi sumber energi nasional.
- Keamanan siber, meskipun belum masif seperti saat ini.
- Penanggulangan bencana nasional, yang erat kaitannya dengan peran TNI dan instansi keamanan.
Tantangan dan Kritik
Meski banyak kemajuan, kebijakan keamanan era SBY juga tidak lepas dari kritik:
- Penanganan konflik horizontal, seperti kerusuhan antaragama di Poso dan Ambon, dinilai lambat pada awalnya.
- Kasus pelanggaran HAM di Papua dan impunitas aparat masih terjadi.
- Peran TNI dalam penanganan demonstrasi atau operasi di Papua masih menimbulkan kekhawatiran atas pelanggaran hak sipil.
Namun demikian, SBY tetap dipandang sebagai pemimpin yang menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip demokrasi dalam kebijakan pertahanannya.
Kesimpulan
Kebijakan Militer dan Keamanan Nasional di Bawah Pemerintahan SBY. Kepemimpinan SBY dalam bidang militer dan keamanan nasional merupakan kombinasi antara profesionalisme militer, penguatan institusi pertahanan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi.
Dengan melanjutkan reformasi militer, memodernisasi alat utama sistem senjata, serta menyelesaikan konflik internal melalui dialog, SBY meletakkan fondasi penting bagi Indonesia yang kuat secara pertahanan namun tetap terbuka dan damai.
Peran aktif Indonesia dalam misi perdamaian dunia serta kebijakan kontra-terorisme yang terukur juga menjadi warisan berharga yang tetap relevan hingga kini.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Apa itu MEF yang diterapkan di era SBY?
MEF (Minimum Essential Force) adalah program jangka panjang untuk memodernisasi kekuatan militer Indonesia agar mencapai standar minimum pertahanan efektif.
2. Bagaimana SBY menangani konflik di Aceh?
Melalui pendekatan dialog damai yang difasilitasi internasional dan menghasilkan Perjanjian Helsinki 2005, serta memberikan otonomi khusus kepada Aceh.
3. Apakah TNI masih terlibat dalam politik saat SBY menjabat?
Tidak. TNI diharuskan netral dan tidak aktif dalam politik praktis. Ini adalah bagian dari reformasi militer yang dilanjutkan SBY.
4. Apa langkah SBY dalam pemberantasan terorisme?
Menguatkan Densus 88, memperkuat kerja sama intelijen internasional, dan melakukan pendekatan kontra-radikalisasi terhadap masyarakat.
5. Apakah ada peningkatan anggaran pertahanan selama masa SBY?
Ya, anggaran pertahanan meningkat signifikan untuk mendukung modernisasi alutsista dan pembangunan kapasitas TNI.
Referensi
- Kementerian Pertahanan RI – Laporan Strategi MEF
- BNPB – Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana
- Kementerian Luar Negeri – Partisipasi Indonesia dalam Misi PBB
- Kompas.com – Reformasi TNI di Era SBY
- UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI – JDIH BPK RI