EkonomiIPS Kelas 8

Jenis-Jenis Pajak yang berlaku di Indonesia

Jenis-Jenis Pajak yang berlaku di Indonesia, Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subyek pajak di sini dapat berupa orang pribadi atau badan misal PT dan Koperasi.

1. Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Bentuk-bentuk penghasilan yang dikenai pajak misalnya gaji, honorarium, bonus, laba usaha, bunga simpanan di bank, hadiah dan lain-lain.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean (daerah pajak). Pertambahan nilai timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau jasa kepada konsumen. Subjek dari PPN adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Objek PPN dapat berbentuk barang dan jasa dengan kriteria sebagai berikut :

  1. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Barang bergerak misalnya meja, kursi, komputer, dan lain-lain. Sedangkan barang tidak bergerak misalnya rumah, kapal, pabrik, dan lain-lain.
  2. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan, misalnya jasa konsultan, jasa auditor, jasa pengacara dan lain-lain. Dalam undang-undang juga ditegaskan bahwa tidak semua barang dan jasa menjadi objek pajak.

Barang dan jasa yang tidak termasuk objek pajak adalah :

a) Kelompok Barang

  1. Hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
  2. Kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
  3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.
  4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

b) Kelompok Jasa

(1) Jasa di bidang kesehatan medik. (2) Jasa di bidang pelayanan sosial. (3) Jasa pengiriman surat dengan perangko. (4) Jasa di bidang perbankan dan asuransi. (5) Jasa di bidang keagamaan. (6) Jasa dibidang pendidikan. (7) Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan. (8) Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan. (9) Jasa komersial angkutan umum di darat dan di air. (10) Jasa di bidang tenaga kerja (11) Jasa di bidang perhotelan (12) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) diatur dalam undang-undang yang sama dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Pajak ini hanya dikenakan sekali.

Subjek dari PPnBM adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan / pekerjaannya dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. 

Tarif Pajak PPnBM paling rendah 10 % dan paling tinggi 75 % yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Atas ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenakan pajak 0 % yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam Tabel  berikut.

Contoh Tarif PPnBM Untuk Beberapa Jenis Barang

1 2Next page

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button