Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, adalah Presiden keempat Republik Indonesia yang memimpin di tengah masa transisi yang penuh tantangan, pasca tumbangnya rezim Orde Baru. Masa pemerintahannya dari 1999 hingga 2001 merupakan bagian penting dari era Reformasi, yang menandai perubahan besar dalam politik, hukum, dan kehidupan sosial di Indonesia. Gus Dur dan Upaya Reformasi di Indonesia: Apa Saja Perubahannya?
Sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, aktivis demokrasi, dan intelektual Muslim, Gus Dur membawa visi reformasi yang unik. Ia ingin membangun Indonesia yang lebih demokratis, pluralistik, dan adil. Namun, dalam praktiknya, upaya reformasi yang dilakukan Gus Dur penuh liku, menghadapi resistensi dari banyak pihak, baik dari dalam birokrasi, militer, maupun parlemen.
Artikel ini akan mengulas berbagai upaya reformasi yang dilakukan oleh Gus Dur, perubahan apa saja yang berhasil dicapai, tantangan yang dihadapinya, serta warisan yang ditinggalkannya bagi bangsa Indonesia.
Konteks Pemerintahan Gus Dur
Ketika Gus Dur dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 1999, Indonesia baru saja keluar dari krisis multidimensi yang mengguncang sejak 1997. Krisis ekonomi, kerusuhan sosial, ketidakstabilan politik, dan tuntutan reformasi mendesak perubahan besar dalam tatanan negara.
Gus Dur datang membawa harapan baru. Ia berjanji memperdalam demokratisasi, menghapus praktik korupsi, memperkuat supremasi hukum, dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, tugas itu tidak mudah mengingat warisan masa lalu yang begitu kuat.
Upaya Reformasi yang Dilakukan Gus Dur
1. Membatasi Dominasi Militer dalam Politik
Salah satu perubahan besar yang dilakukan Gus Dur adalah mengurangi peran militer dalam kehidupan politik. Pada masa Orde Baru, militer memiliki posisi dominan melalui konsep “dwi fungsi” (fungsi sosial-politik dan pertahanan).
Gus Dur berani menghapuskan Dwifungsi ABRI secara bertahap. Ia juga melakukan restrukturisasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian, memisahkan polisi dari militer, serta memperkuat prinsip bahwa militer tunduk kepada kekuasaan sipil.
Langkah ini merupakan tonggak penting dalam demokratisasi Indonesia, meskipun kemudian menimbulkan ketegangan antara Gus Dur dengan kelompok militer.
2. Memajukan Hak Asasi Manusia dan Pluralisme
Gus Dur sangat peduli pada isu-isu hak asasi manusia. Ia membubarkan Departemen Penerangan, yang sebelumnya sering digunakan untuk mengontrol media. Gus Dur juga membubarkan Departemen Sosial, yang selama Orde Baru banyak dikritik karena dugaan korupsi.
Lebih dari itu, Gus Dur mengakui kembali hak-hak warga Tionghoa, memperbolehkan perayaan Imlek secara terbuka, dan menghapus diskriminasi terhadap penganut Konghucu. Ia juga mendorong keterbukaan terhadap berbagai kepercayaan dan kelompok minoritas di Indonesia.
3. Reformasi dalam Bidang Ekonomi
Dalam bidang ekonomi, Gus Dur berusaha memperkuat sektor keuangan dengan melanjutkan kerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Ia juga mengupayakan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan berusaha mengurangi campur tangan politik dalam dunia bisnis.
Namun, reformasi ekonomi ini tidak berjalan mulus, karena resistensi birokrasi yang masih kuat serta kondisi ekonomi global yang tidak stabil.
4. Mendorong Otonomi Daerah
Dalam semangat memperbaiki hubungan pusat-daerah yang renggang selama Orde Baru, Gus Dur mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Undang-Undang Otonomi Daerah mulai berlaku pada tahun 2001, memungkinkan daerah untuk mengelola sendiri banyak aspek pemerintahan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan anggaran.
Meskipun pelaksanaan awalnya menghadapi banyak kendala teknis, otonomi daerah menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal.
5. Membuka Ruang Kebebasan Pers
Di masa Gus Dur, dunia pers mengalami kebebasan yang luar biasa. Tidak ada lagi sensor ketat terhadap media. Surat kabar, majalah, dan stasiun televisi bebas mengkritik pemerintah tanpa takut dibredel, sesuatu yang hampir mustahil terjadi di era Orde Baru.
Kebebasan pers ini membuka ruang bagi diskusi publik yang lebih sehat dan menjadi pilar penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.
Baca juga: Sunda Kelapa: Sejarah Pelabuhan Tertua di Jakarta
Tantangan dan Keterbatasan
Meskipun Gus Dur memiliki visi reformasi yang kuat, implementasinya sering terganggu oleh berbagai faktor:
- Manuver politik DPR dan MPR: Banyak elite politik yang merasa dirugikan oleh reformasi Gus Dur, sehingga muncul berbagai upaya untuk melemahkan posisinya.
- Konflik internal di kabinet: Beberapa menteri yang diangkat Gus Dur justru memiliki agenda sendiri, memperlemah konsolidasi pemerintahan.
- Kesulitan dalam komunikasi politik: Gaya komunikasi Gus Dur yang blak-blakan dan kadang kontroversial membuatnya sulit membangun koalisi politik yang solid.
- Kondisi ekonomi yang rapuh: Ketergantungan pada bantuan internasional dan ketidakstabilan pasar menghambat percepatan reformasi ekonomi.
Semua faktor ini akhirnya berkontribusi terhadap pemakzulan Gus Dur oleh MPR pada Juli 2001, hanya setelah kurang dari dua tahun menjabat.
Warisan Gus Dur dalam Reformasi Indonesia
Gus Dur dan Upaya Reformasi di Indonesia: Apa Saja Perubahannya? Meskipun pemerintahannya singkat dan penuh tantangan, warisan Gus Dur dalam proses reformasi Indonesia tetap signifikan:
- Demokratisasi terus berkembang:
Langkah-langkah awal yang diambil Gus Dur memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia. - Militer lebih profesional:
Reduksi peran militer dalam politik tetap menjadi arah kebijakan hingga saat ini. - Pengakuan hak minoritas:
Upaya Gus Dur memperjuangkan hak-hak minoritas menjadi inspirasi dalam memperkokoh prinsip pluralisme di Indonesia. - Kebebasan pers terjaga:
Tradisi pers bebas yang dimulai di masa Gus Dur tetap menjadi ciri khas demokrasi Indonesia modern.
Gus Dur mungkin tidak sempat menyelesaikan seluruh agendanya, tetapi ia membuka jalan dan memberikan arah reformasi yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Apa saja upaya reformasi yang dilakukan Gus Dur saat menjadi Presiden?
Gus Dur mengurangi dominasi militer dalam politik, memperjuangkan hak asasi manusia dan pluralisme, mendorong otonomi daerah, memperkuat kebebasan pers, dan mengupayakan transparansi ekonomi.
2. Mengapa Gus Dur menghadapi banyak tantangan dalam pemerintahannya?
Gus Dur menghadapi resistensi dari elite politik, ketidakstabilan ekonomi, konflik internal kabinet, serta kesulitan membangun komunikasi politik yang efektif.
3. Apa yang membedakan reformasi Gus Dur dari presiden lainnya?
Gus Dur lebih berani mengambil langkah-langkah radikal dalam membongkar struktur lama, terutama dalam bidang militer, hak minoritas, dan kebebasan pers.
4. Apa warisan terbesar Gus Dur bagi Indonesia?
Warisan terbesar Gus Dur adalah penguatan demokrasi, pengurangan peran militer dalam politik, kebebasan pers, dan penghormatan terhadap pluralisme.
5. Bagaimana dampak reformasi Gus Dur terhadap kehidupan masyarakat Indonesia saat ini?
Reformasi Gus Dur membuka jalan bagi kehidupan demokratis yang lebih terbuka, pers yang bebas, serta pengakuan terhadap keragaman sosial dan budaya di Indonesia.
Referensi
- Kompas.com – Gus Dur dan Reformasi
- CNN Indonesia – Upaya Gus Dur dalam Demokratisasi
- Wikipedia Indonesia – Abdurrahman Wahid
- Tirto.id – Kiprah Gus Dur di Era Reformasi