Aceh dikenal sebagai Serambi Mekkah karena sejarah panjangnya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Provinsi ini memiliki kekhususan yang membedakannya dari daerah lain di Indonesia, yakni penerapan Syariat Islam secara formal dalam kehidupan masyarakatnya. Keistimewaan ini tidak hanya tercermin dalam hukum, tetapi juga dalam budaya, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Mengenal Syariat Islam di Aceh!
Artikel Mengenal Syariat Islam di Aceh ini akan mengulas bagaimana Syariat Islam diterapkan di Aceh, dasar hukum yang mendasarinya, bentuk pelaksanaannya, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia.
Latar Belakang Penerapan Syariat Islam di Aceh
Penerapan Syariat Islam di Aceh memiliki dasar sejarah yang kuat. Sejak berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16, hukum Islam sudah menjadi bagian integral dari pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Setelah Indonesia merdeka, Aceh beberapa kali menyuarakan keinginannya untuk mendapatkan status istimewa, terutama terkait dengan identitas keislaman masyarakatnya.
Kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2005 yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Helsinki memperkuat kedudukan Aceh sebagai daerah istimewa dengan kewenangan khusus, termasuk dalam menerapkan Syariat Islam.
Dasar Hukum Penerapan Syariat Islam
Penerapan Syariat Islam di Aceh memiliki payung hukum formal yang kuat. Beberapa dasar hukumnya antara lain:
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Qanun-Qanun Syariat Islam, yaitu peraturan daerah khusus yang mengatur berbagai aspek kehidupan menurut hukum Islam
Dengan dasar hukum ini, Aceh berhak membentuk lembaga khusus seperti Dinas Syariat Islam, Mahkamah Syariah, dan Wilayatul Hisbah (polisi syariah).
Bentuk Penerapan Syariat Islam di Aceh
Penerapan Syariat Islam di Aceh mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain:
1. Pakaian
Aceh memberlakukan aturan berpakaian Islami, terutama bagi perempuan Muslim. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 mengatur kewajiban berpakaian sopan dan menutup aurat. Wanita diwajibkan memakai jilbab dan pakaian longgar.
2. Perilaku Sosial
Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram diatur secara ketat. Pasangan yang kedapatan berduaan di tempat sepi tanpa ikatan sah dapat dikenai hukuman karena dianggap melakukan khalwat.
3. Hukum Jinayat (Pidana Islam)
Qanun Jinayat yang berlaku sejak 2015 mengatur sanksi pidana untuk perbuatan seperti zina, minum minuman keras, berjudi, dan pelecehan seksual. Pelanggaran hukum ini dapat dihukum dengan cambuk di depan umum, denda, atau penjara.
4. Ekonomi Syariah
Pemerintah Aceh juga mengembangkan sistem ekonomi berbasis syariah, termasuk pelaksanaan perbankan syariah dan zakat sebagai kewajiban sosial umat Islam.
5. Pendidikan Islam
Kurikulum pendidikan di Aceh memperkuat pelajaran agama Islam, mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Lembaga dayah (pesantren) juga berperan besar dalam pendidikan masyarakat Aceh.
Peran Wilayatul Hisbah
Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga penegak hukum syariat Islam yang bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran terhadap Qanun Syariat. Anggota WH bertindak sebagai polisi moral yang melakukan razia di tempat umum, mengawasi perilaku sosial, dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat.
Kehadiran WH menjadi salah satu simbol utama dari penerapan Syariat Islam di Aceh. Namun, metode penegakan hukum yang mereka lakukan sering menuai kontroversi, terutama ketika berhadapan dengan pelanggar yang bukan warga Aceh atau non-Muslim.
Tantangan dalam Penerapan Syariat Islam
Penerapan Syariat Islam di Aceh tidak lepas dari tantangan, baik dari dalam maupun luar:
1. Persepsi Diskriminasi
Beberapa kalangan menilai bahwa hukum syariat cenderung mendiskriminasi perempuan dan kelompok minoritas. Misalnya, hukuman cambuk untuk pelanggaran khalwat kerap dikritik karena cenderung menyasar perempuan.
2. Penegakan yang Tidak Konsisten
Penegakan Qanun Syariat tidak selalu konsisten. Beberapa kasus pelanggaran yang melibatkan tokoh berpengaruh atau pejabat sering kali tidak ditindak tegas, menimbulkan kesan bahwa hukum tidak berlaku sama bagi semua orang.
3. Pertentangan dengan Hukum Nasional
Beberapa kalangan ahli hukum menyoroti bahwa Qanun Syariat di Aceh bisa bertentangan dengan prinsip hukum nasional yang sekuler dan menjamin hak asasi manusia.
4. Respons dari Masyarakat Luar
Beberapa kelompok luar Aceh mengkritik Syariat Islam di Aceh karena dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai kebhinekaan Indonesia. Hal ini bisa menciptakan kesalahpahaman antara Aceh dan daerah lain.
Penerimaan Masyarakat
Walaupun menimbulkan pro dan kontra, mayoritas masyarakat Aceh masih menerima dan mendukung penerapan Syariat Islam. Bagi mereka, ini bukan hanya hukum, tetapi bagian dari identitas dan kehormatan sebagai umat Islam.
Namun demikian, masyarakat juga menginginkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan mengedepankan pendekatan persuasif serta edukatif dibandingkan pendekatan represif.
Baca juga: Warisan Kerajaan di Bali dalam Budaya dan Tradisi Masyarakat Modern
Masa Depan Syariat Islam di Aceh
Syariat Islam di Aceh adalah cerminan dari perjalanan panjang sejarah dan perjuangan identitas masyarakatnya. Untuk masa depan, keberlangsungan sistem ini sangat bergantung pada:
- Konsistensi penegakan hukum
- Reformasi dalam kelembagaan
- Pendekatan edukatif dalam dakwah
- Keterbukaan terhadap kritik dan masukan
- Sinkronisasi dengan hukum nasional dan prinsip HAM
Dengan pendekatan yang adaptif dan inklusif, Syariat Islam di Aceh bisa menjadi model hukum Islam yang tidak hanya berakar pada tradisi, tetapi juga menghormati nilai-nilai modern dan kebhinekaan.
Kesimpulan
Mengenal Syariat Islam di Aceh! Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam secara resmi. Penerapan ini meliputi berbagai aspek kehidupan dan didukung oleh qanun-qanun yang bersumber dari hukum Islam. Meski demikian, implementasi Syariat Islam di Aceh menghadapi tantangan, terutama dalam konteks penegakan hukum, persepsi masyarakat luas, dan sinkronisasi dengan hukum nasional.
Jika dilakukan dengan bijak, adil, dan transparan, Syariat Islam di Aceh bisa menjadi bentuk implementasi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin dan tetap relevan dalam konteks negara demokrasi modern.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
1. Apakah Syariat Islam di Aceh berlaku untuk non-Muslim?
Tidak. Non-Muslim di Aceh tidak diwajibkan mengikuti Syariat Islam, tetapi tetap harus menghormati norma sosial yang berlaku.
2. Siapa yang menegakkan hukum Syariat di Aceh?
Penegakan hukum dilakukan oleh Wilayatul Hisbah (WH), Mahkamah Syariah, dan lembaga pemerintah daerah yang berwenang.
3. Apakah semua pelanggaran dihukum cambuk?
Tidak. Cambuk hanya diberikan untuk pelanggaran tertentu yang diatur dalam Qanun Jinayat. Hukuman lain bisa berupa denda atau penjara.
4. Apakah ada penolakan terhadap Syariat Islam di Aceh?
Ada sebagian kecil masyarakat dan pihak luar yang mengkritik penerapannya, terutama terkait HAM dan keadilan hukum.
5. Apakah Syariat Islam di Aceh akan terus berlaku?
Selama masyarakat Aceh mendukung dan pemerintah pusat tetap memberikan kewenangan khusus, Syariat Islam akan tetap dijalankan dengan penyempurnaan ke depan.
Referensi:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- https://dsia.acehprov.go.id/
- https://mahkamahsyariah.acehprov.go.id/
- https://komnasham.go.id
- https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48828720