Home » Sejarah » SBY dan Isu Korupsi: KPK, Kasus Century, dan Hambalang
Posted in

SBY dan Isu Korupsi: KPK, Kasus Century, dan Hambalang

by BUGURUKU••0
SBY dan Isu Korupsi: KPK, Kasus Century, dan Hambalang (ft.istimewa)
SBY dan Isu Korupsi: KPK, Kasus Century, dan Hambalang (ft.istimewa)

Isu korupsi merupakan tantangan utama dalam pemerintahan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Selama masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)—Presiden ke-6 Republik Indonesia yang menjabat selama dua periode dari 2004 hingga 2014—isu korupsi menjadi perhatian besar, baik dalam konteks pemberantasan maupun kontroversi politik. Bagaimana kondisi politik SBY dan Isu Korupsi: KPK, Kasus Century, dan Hambalang?

Era SBY menyaksikan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun juga diwarnai oleh skandal besar seperti Kasus Century dan Proyek Hambalang. Sementara SBY sering menyuarakan komitmennya untuk mendukung pemberantasan korupsi, dinamika politik, konflik antarlembaga, dan dugaan keterlibatan kader-kader dari partainya memunculkan banyak kontroversi.

Artikel SBY dan Isu Korupsi ini mengulas secara komprehensif bagaimana isu korupsi ditangani selama pemerintahan SBY, peran KPK, serta dinamika dari dua kasus besar yang mencuat ke publik: Bank Century dan Hambalang.

Komitmen Awal SBY dalam Pemberantasan Korupsi

Sejak awal masa pemerintahannya, SBY mengangkat isu korupsi sebagai musuh utama bangsa. Dalam berbagai pidatonya, SBY menegaskan bahwa korupsi merupakan “kejahatan luar biasa” (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan luar biasa pula.

Langkah-langkah awal yang ditempuh SBY antara lain:

  • Mendukung penguatan lembaga antikorupsi, termasuk KPK dan PPATK.
  • Meningkatkan transparansi dalam birokrasi melalui reformasi pelayanan publik.
  • Menggalakkan sistem pelaporan kekayaan pejabat negara (LHKPN).

Namun, seiring waktu, komitmen ini diuji oleh berbagai kasus besar yang menyeret pejabat tinggi dan bahkan kader dari partai pendukungnya.

Peran dan Penguatan KPK di Era SBY

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada 2003, satu tahun sebelum SBY menjabat. Di masa kepemimpinannya, KPK mengalami pertumbuhan dan menjadi lembaga yang sangat aktif dalam menangani kasus besar.

1. KPK Menjadi Lembaga Paling Dipercaya

Selama dua periode SBY:

  • KPK menangani ratusan kasus korupsi tingkat tinggi, termasuk menteri, gubernur, dan anggota DPR.
  • Operasi Tangkap Tangan (OTT) mulai dikenal publik dan menjadi ciri khas KPK.
  • KPK dianggap sebagai lembaga paling dipercaya oleh masyarakat berdasarkan berbagai survei.
2. Dukungan dan Ketegangan dengan Pemerintah

SBY secara terbuka mendukung KPK, namun beberapa kali terjadi ketegangan antara KPK dan institusi lain, seperti Polri dan Kejaksaan. Konflik yang paling mencuat adalah:

  • Kasus Cicak vs Buaya (2009): perseteruan antara KPK dan Polri, saat dua pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka.
  • SBY kala itu mendapat kritik karena dianggap terlambat merespons, meski akhirnya membentuk Tim 8 sebagai mediator.

Kasus Bank Century

1. Latar Belakang

Kasus Bank Century bermula dari keputusan pemerintah pada tahun 2008 untuk menyelamatkan bank yang dianggap “gagal sistemik” dengan menyuntikkan dana talangan (bailout) sebesar Rp 6,7 triliun. Keputusan ini diambil dalam konteks krisis finansial global yang juga mengancam stabilitas ekonomi Indonesia.

2. Kontroversi dan Penyidikan

Publik mempertanyakan alasan penyelamatan Bank Century, karena:

  • Nilai bailout sangat besar dan meningkat drastis dari keputusan awal.
  • Diduga ada aliran dana bailout yang tidak jelas tujuan dan penerimanya.
  • Proses penyelamatan dinilai terburu-buru dan tidak transparan.

Kasus ini menyeret nama-nama besar, termasuk:

  • Boediono (Wakil Presiden saat itu, mantan Gubernur BI).
  • Sri Mulyani (Menteri Keuangan saat itu).
  • Pimpinan Bank Indonesia dan pejabat Kementerian Keuangan.
3. Respons SBY

SBY menyatakan bahwa penyelamatan Bank Century dilakukan untuk menyelamatkan sistem perbankan nasional, bukan untuk kepentingan pribadi atau partai. Ia juga mendukung pembentukan Pansus DPR yang menyelidiki kasus ini.

Namun, tidak sedikit pihak yang mengkritik lambatnya proses hukum dan menganggap bahwa kasus ini belum sepenuhnya tuntas secara hukum maupun politik.

Baca juga: Warisan Kepemimpinan B.J. Habibie bagi Indonesia

Kasus Hambalang

1. Proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hambalang

Proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, menjadi sorotan karena:

  • Diduga terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan dan konstruksi.
  • Nilai proyek membengkak hingga lebih dari Rp 2,5 triliun.
  • Lokasi pembangunan bermasalah secara geologis.
2. Keterlibatan Kader Partai Demokrat

Kasus ini menjadi sangat politis karena menyeret kader penting Partai Demokrat, yaitu:

  • Andi Mallarangeng, Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, yang kemudian mundur dari jabatannya dan ditahan KPK.
  • Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, yang akhirnya juga divonis bersalah atas dugaan korupsi terkait proyek Hambalang.
3. Dampak Politik

Kasus Hambalang berdampak besar terhadap citra Partai Demokrat, yang semula merupakan partai dengan elektabilitas tertinggi, namun kemudian merosot tajam pada Pemilu 2014. Ini menjadi pukulan politik bagi SBY, sebagai ketua dewan pembina partai.

SBY menyatakan bahwa ia tidak terlibat dalam proses teknis proyek tersebut dan mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus Hambalang, termasuk jika melibatkan kader partai yang dekat dengannya.

Evaluasi dan Warisan

1. Sinyal Positif dan Ketegasan Awal

SBY mewariskan beberapa aspek positif:

  • Menjaga independensi KPK di tengah tekanan politik.
  • Meningkatkan anggaran dan dukungan infrastruktur KPK.
  • Mendukung pengungkapan kasus korupsi besar, meskipun lambat di beberapa momen.
2. Kritik dan Ambiguitas Politik

Meski secara retorika kuat dalam anti-korupsi, banyak pengamat menilai bahwa SBY:

  • Kurang tegas terhadap kader partainya sendiri.
  • Tidak cukup cepat menanggapi konflik antar-lembaga hukum.
  • Cenderung mengambil posisi “netral” dalam situasi krusial.

Kesimpulan

Pemerintahan SBY merupakan masa penting dalam sejarah pemberantasan korupsi Indonesia. Di satu sisi, KPK diperkuat dan semakin aktif, sementara di sisi lain, muncul kasus besar seperti Bank Century dan Hambalang yang mencoreng citra pemerintah dan partai penguasa.

SBY dianggap sebagai pemimpin yang mendukung pemberantasan korupsi secara kelembagaan, tetapi sering berhati-hati dalam bersikap terhadap isu yang menyeret lingkaran dekatnya. Warisan SBY di bidang ini masih menjadi perdebatan publik hingga kini, tetapi tidak dapat disangkal bahwa era ini menjadi tonggak penting dalam dinamika antikorupsi di Indonesia.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

1. Apakah SBY mendukung KPK?
 Ya, SBY secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap KPK dan memperkuat lembaga ini secara kelembagaan. Namun, responsnya dalam beberapa konflik dianggap lambat.

2. Apa sebenarnya kasus Bank Century?
 Kasus ini berkaitan dengan bailout Rp 6,7 triliun kepada Bank Century pada 2008. Dituduh terjadi penyalahgunaan wewenang dan aliran dana yang mencurigakan, namun hingga kini masih menjadi polemik hukum dan politik.

3. Siapa yang terlibat dalam kasus Hambalang?
 Beberapa tokoh Partai Demokrat, seperti Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum, terjerat kasus ini. Hambalang dinilai sebagai proyek gagal dan penuh penyimpangan.

4. Apa dampak kasus korupsi terhadap Partai Demokrat?
 Kasus korupsi menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap Partai Demokrat, terutama menjelang Pemilu 2014, di mana suara partai menurun drastis.

5. Apakah SBY terlibat langsung dalam kasus-kasus tersebut?
 Tidak ada bukti hukum yang menunjukkan keterlibatan langsung SBY dalam kasus-kasus tersebut. Namun, kritik lebih banyak diarahkan pada sikap hati-hatinya dalam menindak kasus yang melibatkan lingkaran dekat.

Referensi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.