Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan Dan Negara

Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan Dan Negara, Meskipun kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, akan tetapi Negara Indonesia belum memiliki kelengkapan pemerintahan.

Padahal alat kelengkapan negara tersebut merupakan hal yang mutlak untuk menjamin kehangsungan negara. Maka pada tanggal 18 agustus 1945, Presiden Soekarno membentuk panitia kecil dengan tugas pokok merencanakan pembentukan departemen pemerintahan.

Panitia kecil tersebut terdiri dan tiga orang, yakni Mr. Achmad Sutarjo Kartohadikusumo, dan Mr. Kasman Singadimejo. Hasil dan perumusan panitia kecil tersebut antara lain:

1) Penyusunan Pemerintahan

Untuk kelancaran jalannya roda pemerintahan kemudian dibentuk kabinet. Tentang pembentukan kabinet, PPKI dalam sidangnya tanggal 19 Agustus 1945 telah menetapkan adanya 12 depantemen (kementrian) dan empat kementrian negara.

Kabinet ini mulai melaksanakan tugas setelah dilantik pada tanggal 2 September 1945. Adapun susunan kementrian kabinet pertama adalah:

No.	Kementrian	Menteri
1	Menteri Dalam Negeri	R.A.A. Wiranata Kusumah
2	Menteri Luar Negeri	Mr. Achmad Subarjo
3	Menteri Keuangan	Mr. A.A. Maramis
4	Menteri Kehakiman	Prof. Mr. Dr. Supomo
5	Menteri Kemakmuran	Ir. Surachman Cokroadisuryo
6	Menteri Keamanan Rakyat	Supriyadi
7	Menteri Kesehatan	Dr.Buntaran Martoatmodjo
8	Menteri Pengajaran	Ki Hajar Dewantara
9	Menteri Penerangan	Mr. Amir Syarifuddin
10	Menteri Sosial	Mr. Iwa Kusuma Sumantri
11	Menteri Pekerjaan Umum	Abikusno Cokrosuyoso
12	Menteri Perhubungan	Abikusno Cokrosuyoso
13	Menteri Negara	Wakhid Hasyim
14	Menteri Negara	Dr. M. Amir
15	Menteri Negara	Mr. R.M. Sartono
16	Menteri Negara	P. Otto Iskandardinata

Selanjutnya diangkat pula beberapa pejabat tinggi negara, antara lain

a. Ketua Mahkamah Agung	Mr. Dr. Kusumah Atmadja
b. Jaksa Agung	Mr. Gatot Tanumiharja
c. Sekrelaris Negara	Mr. A.G. Pringgodigdo
d. Juru Bicara Negara	Sukarjo Wiryo Pranoto

2) Pembagian Wilayah ( Pemerintahan Daerah )

Dalam rapat tanggal 19 Agustus 1945 PPKI telah menetapkan pemerintah daerah RI untuk sementara waktu dibagi dalam delapan propinsi, yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Kedelapan wilayah provinsi tersebut antara lain:

a. Teuku Muhammad Hassan	Propinsi Sumatra
b. Sutarjo Kartohadikusumo	Propinsi Jawa Barat
c. R.Panji Soroso	Propinsi Jawa Tengah
d. R.A. Suryo	Propinsi Jawa Timur
e. Mr. I Gusti Ketut Puja	Propinsi Sunda kecil (Bali dan Nusa Tenggara)
f. Dr. G.S.S.J. Ratulangi	Propinsi Sulawesi
g. Ir. Pangeran Muhammad Noor Borneo	Propinsi (Kalimantan)
h. Mr. J. Laluharhary	Propinsi Maluku

3) Pembentukan Komite Nasional Indonesia

Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan, Dalam keputusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia, yang bertugas membantu presiden, sebelum MPR dan DPR terbentuk.

Maka dalam sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 diambil keputusan untuk membentuk KNIP yang berpusat di Jakarta dan diumumkan pada tanggal 25 Agustus 1945, sedangkan pelantikannya dilakukan pada tanggal 29 Agustus 1945. susunan pengurus KNIP adalah :

1. Mr. Kasman Singodimejo (Ketua)
2. Sutarjo Kartohadikusumo (Wakil Ketua I)
3. Johanes Latuharhary (Wakil Ketua II)
4. Adam Malik (Wakil Ketua III).

Pada tanggal 16 Oktober 1945 KNIP bersidang dan menghasilkan dua keputusan, yaitu

1. Membentuk Badan Pekerja KNIP dengan jumlah anggota 15 orang.
2. Mengusulkan kepada presiden supaya KNIP diberi kekuasaan legisletif selama DPR/MPR belum terbentuk.

Usulan tersebut mendapat sambutan dan pemerintah dan segera mengeluarkan maklumat Wakil Presiden RI No. X. Dalam rangka meluaskan jangkauan KNIP, di daerah-daerah dibentuk Komite Nasional Indonesia. Usulan tersebut mendapat sambutan dan pemerintah dan segera mengeluarkan maklumat Wakil Presiden RI No. X.

Baca juga Perjuangan jalur diplomasi kemerdekaan bangsa indonesia

Dalam rangka meluaskan jangkauan KNIP, di daerah-daerah dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), yang berada di seluruh provinsi di Indonesia, yang kemudian berkembang menjadi badan Iegisletif.

Referensi : MODUL PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK JENJANG SMP/MTs Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kelas VIII Semester Gasal. Direktorat Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.