Home » PPKn Kelas X » Page 4

PPKn Kelas X

Home » PPKn Kelas X » Page 4
Hak dan Kewajiban Menyelenggarakan Otonomi Daerah

Hak dan Kewajiban Menyelenggarakan Otonomi Daerah

Leave a Comment | PPKn Kelas X, SMA Kelas 10 |

Hak dan Kewajiban Menyelenggarakan Otonomi Daerah. Daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan […]

Hak dan Kewajiban Menyelenggarakan Otonomi Daerah Read More »

Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah di Indonesia

Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah di Indonesia

Leave a Comment | IPS Kelas 10, PPKn Kelas X |

Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah di Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.  Pemerintah Daerah Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut

Kedudukan dan Peran Pemerintah Daerah di Indonesia Read More »

Fungsi Pemberdayaan  Masyarakat Indonesia Dalam Otonomi Daerah

Fungsi Pemberdayaan  Masyarakat Indonesia Dalam Otonomi Daerah

Leave a Comment | PPKn Kelas X, SMA Kelas 10 |

Fungsi Pemberdayaan  Masyarakat Indonesia Dalam Otonomi Daerah. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.  Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Pemerintahan daerah menyelenggarakan

Fungsi Pemberdayaan  Masyarakat Indonesia Dalam Otonomi Daerah Read More »

Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat di Republik Indonesia

Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat di Republik Indonesia

Leave a Comment | PPKn Kelas X, SMA Kelas 10 |

Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat di Republik Indonesia. Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden, dan menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, memiliki 3

Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat di Republik Indonesia Read More »

Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia

Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia

Leave a Comment | PPKn Kelas X, SMA Kelas 10 |

Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia. Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di

Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia Read More »

Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia

Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia

Leave a Comment | IPS Kelas 10, PPKn Kelas X |

Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia

Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia Read More »

Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

Leave a Comment | PPKn Kelas X, SMA Kelas 10 |

Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak deinisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berikut adalah beberapa deinisi tentang otonomi daerah yang dikemukakan para ahli. Menurut H.M. Agus Santoso, pengertian otonomi daerah di antaranya adalah sebagai berikut. a. C. J. Franseen Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan

Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia Read More »

Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia

Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia

Leave a Comment | PPKn Kelas X, SMA Kelas 10 |

Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien. Satuan-satuan

Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia Read More »

Scroll to Top