Sidang MPRS Tahun 1968 Menetapkan Suharto Sebagai Presiden

Sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Maka dimulailah masa Orde Baru. Masa ini diawali dengan dibentuknya kabinet baru yang bernama Kabinet Pembangunan dengan tugas Pancakrida, yang meliputi : 

1. Penciptaan stabilitas politik dan ekonomi 
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap pertama 
3. Pelaksanaan Pemilihan Umum 
4. Pengikisan habis sisa-sisa Gerakan 30 September 
5. Pembersihan aparatur negara di pusat pemerintahan dan daerah dari pengaruh PKI. 

Sidang MPRS tahun 1968, Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melakukan : 

1. Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966. 
2. Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. 
3. Pada tanggal 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965. Hal ini disebabkan muncul keraguan bahwa mereka tidak hendak membantu presiden untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. 

Stabilitas Kehidupan Politik

Dalam menyetabilkan kehidupan politik, pemerintah Orde Baru melalukan penyederhanaan partai politik. Sistem multi partai ala Soekarno memang membuka keterlibatan masyarakat dalam menjalankan haknya untuk berserikat dan berkumpul. 

Namun tetap saja memberikan keterbukaan dan memperuncing perbedaan dalam masyarakat atau lebih tepatnya membangun batasan-batasan pandangan politik yang memiliki potensi besar terhadap kesatuan. 

Soekarno tidak menyadari bahwa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka (Robert Cribb, 2001) Ia tidak memahami bahwa masyarakat Indonesia lahir dengan ciri khas budaya masing-masing dan demikian cinta kedaerahan menjadi mutlak. 

Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno dilihat sebagai cara terbaik demi terjaganya kesatuan bangsa merupakan pandangan yang keliru. Demokrasi Terpimpin hadir hanyalah untuk menjaga kekuasaan tetap berjalan. Maka sampai di sini, demokrasi dalam arti asalinya bukanlah merupakan gagasan yang penting. 

Awal Pendirian Orde Baru 

Runtuhnya demokrasi terpimpin berkat pemberontakan beberapa perwira angkatan darat yang bernaung di bawah partai Komunis Indonesia (PKI) (Robert Cribb, 2001), menjadi awal pendirian Orde Baru. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa lahirnya Orde Baru merupakan hasil dari legitimasi terhadap PKI sebagai dalang pembunuhan rekan-rekan Soeharto. Dan sebutan Orde Baru hanyalah dimaksudkan untuk membedakan dirinya dengan Orde Lama. Namun pada kenyataannya tetaplah sama. 

Sama seperti Soekarno, menurut Soeharto, demokrasi bukanlah merupakan hal relevan bagi Bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketakutan Soeharto akan modernitas. 

Maksudnya adalah ketika masyarakat menjadi melek terhadap politik, stabilitas negara tergerogoti. Dengan demikian kekuasaan menjadi milik rakyat. Presiden bukan lagi pemegang kekuasaan melainkan pelaksana kepercayaan masyarakat. 

Baca juga Situasi Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin, Sejak akhir tahun 1959

Berdasarkan asumsi ini, penyederhanaan partai politik yang dilakukan Soeharto pada pemilu 1977 (R. William Liddle, 2001) merupakan pelaksanaan dari maksud mempertahankan kekuasaan. 

Artinya bahwa ketika kebebasan berpartisipasi dalam politik sebagai hak salah satu utama warga negara mampu dipersempit oleh penguasa, kekuasaan menjadi aman.