PPKn Kelas X
-
Batas Negara Indonesia Berdasarkan Hukum Laut Yang Disepakati PBB Tahun 1982
Batas Negara Indonesia Berdasarkan Hukum Laut Yang Disepakati PBB Tahun 1982. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, berikut ini…
Selanjutnya -
13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia Mengeluarkan Deklarasi Djuanda
13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia Mengeluarkan Deklarasi Djuanda. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda.…
Selanjutnya -
Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Tata Negara
Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Tata Negara. Setelah mengamati gambar diatas, apa yang ada di benak kalian berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Dasar…
Selanjutnya -
Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia
Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pengkajian Pancasila secara filosofis dimaksudkan untuk mencapai hakikat atau makna terdalam dari Pancasila. Berdasarkan analisis makna nilai-nilai…
Selanjutnya -
Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia
Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain.…
Selanjutnya -
31 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Indonesia
31 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Indonesia. Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah…
Selanjutnya -
Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia
Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Setelah membaca uraian sebelumnya, tentu saja pemahaman kalian akan kementerian negara yang ada di negara kita semakin bertambah. Nah, supaya…
Selanjutnya -
Kementerian Negara Republik Indonesia Diatur UUD 1945
Kementerian Negara Republik Indonesia Diatur UUD 1945, Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang…
Selanjutnya -
Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia
Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Dari uraian sebelumnya kalian tentunya sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam…
Selanjutnya -
Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal dan Vertikal Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal dan Vertikal Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif,…
Selanjutnya -
Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia
Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut…
Selanjutnya -
Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Pada bagian ini akan diajak untuk menyelami penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia…
Selanjutnya