Perlawanan di Bali terhadap Praktek Imperialisme
Perlawanan di Bali terhadap Praktek Imperialisme. Pulau Bali sebelum abad ke-9 dikuasai oleh beberapa kerajaan kecil yang seluruhnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Klungkung. Kerajaan ini mengadakan perjanjian dengan Belanda pada tahun 1841.
Berdasarkan perjanjian tersebut, kerajaan Klungkung yang saat itu berada di bawah pemerintahan Raja Dewa Agung Putera, merupakan kupernement atau suatu negara yang bebas dari pengaruh kekuasaan Belanda. Hal ini berarti Belanda tidak bisa menguasai kerajaan Klungkung.
Meskipun begitu, Belanda tidak berhenti mencari strategi untuk menguasai Bali. Pada tahun 1844, perahu dagang milik Belanda terdampar di Prancak wilayah kerajaan Buleleng dan terkena Hukum Tawan Karang yang memberi hak kepada penguasa kerajaan untuk menguasai kapal beserta isinya.
Hal inilah yang dijadikan alasan oleh Belanda untuk melakukan serangan ke kerajaan Buleleng pada tahun 1848. Namun, serangan ini mengalami kegagalan.
Pada serangan yang kedua (1849), pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Mayor A.V. Michies dan Van Swieeten berhasil merebut benteng pertahanan terakhir kerajaan Buleleng di Jagaraga. Pertempuran ini dikenal dengan nama Puputan Jagaraga.
Setelah Buleleng ditaklukan, Belanda mulai menaklukan kerajaankerajaan di Bali lainnya. Oleh karena itu, perlawanan rakyat Bali dalam menghadapi penjajahan Belanda diwarnai dengan berbagai perang puputan atau perang habis-habisan untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan.
Baca juga Hindia Belanda ditangan Belanda setelah VOC bubar
Selain Puputan Jagaraga, puputan lain yang pernah terjadi di Bali, di antaranya Puputan Badung pada tahun 1906, Puputan Kusamba pada tahun 1908, dan Puputan Klungkung pada tahun1908.
